Isu Jokowi dan Gibran Bakal Gabung Golkar Kian Mencuat, Sekjen PDIP: Ada Jurang yang Membedakan

TRIBUNSOLO.COM - Isu Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal bergabung dengan Partai Golkar tengah menjadi sorotan.

Diketahui kabar ini mencuat setelah Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dengan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Baca juga: Hasto PDIP Sindir Jokowi dan Gibran yang Diisukan Gabung Golkar, Ingatkan Rezim Otoriter Soeharto

Usulan ini disuarakan oleh sejumlah kader Golkar yang menganggap Jokowi telah menjadi bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah partai beringin pada masa Orde Baru.

Namun demikian, mencuatnya usulan ini tak serta-merta mendapat sambutan positif dari sejumlah kader di daerah karena mereka berkeinginan supaya Airlangga kembali melanjutkan tampuk kepemimpinannya.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara usai isu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bergabung ke Golkar.

Menurutnya, isu bergabungnya Jokowi dan Gibran merupakan bagian dari dinamika politik Pemilu 2024.

"Tapi apa yang terjadi di PDI Perjuangan, saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik. Politik itu bukan sekadar elektoral, politik itu membangun peradaban," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024) dilansir dari Kompas.com.

Hasto mengatakan bahwa saat ini ada jurang yang membedakan antara kedua sosok itu dengan PDI-P.

"Sudah kami sampaikan ada satu jurang yang membedakan. Karena ini berkaitan dengan karakter," jelasnya.

Baca juga: Emak-emak Pukul Kentongan dalam Aksi Tolak Pemilu Curang di Sragen, Singgung Pemakzulan Jokowi

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini berpandangan, PDI-P adalah partai yang memiliki tanggung jawab sejarah dengan membawa nilai-nilai perjuangan Presiden Pertama RI Soekarno.

Tanggung jawab itu, menurut Hasto, sudah dibuktikan melalui perjuangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menentang rezim Presiden Kedua RI Soeharto yang dinilai otoriter.

"Dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari PDI Perjuangan," ujar Hasto.

(Kompas.com)