Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB, Wasekjen PKB Tegaskan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Masih Jalan

"Besar kemungkinan langkah itu merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk membuka kompromi dan negosiasi untuk menarik masuk PKB ke koalisi besar pemerintahan Prabowo-Gibran jika nanti akhirnya disahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu," ujar Khoirul Umam kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

"Komunikasi politik antara Presiden dan para menteri PKB itu besar kemungkinan atas sepengetahuan Cak Imin selaku pemimpin PKB," katanya lagi.

Khoirul Umam menjelaskan meskipun pertemuan itu berkedok koordinasi internal pemerintahan, namun ada kemungkinan komunikasi itu merupakan media diplomasi kepentingan politik.

Tujuannya untuk menemukan titik keseimbangan baru dalam relasi PKB dan pemerintahan ke depan.

Baca juga: Waketum NasDem Tantang PDIP, PPP, PKB Mundur dari Kabinet Jokowi Jika Serius soal Hak Angket

Menurut dia, ditariknya PKB ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, untuk mengokohkan stabilitas politik dan pemerintahan di masa transisi kekuasaan yang umumnya sering mengalami turbulensi politik yang signifikan.

Kedua, melemahkan basis kekuatan kritis di kubu koalisi perubahan yang selama ini menjadi yang terdepan mengkritik pemerintahan selama masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ketiga, mengokohkan basis dukungan politik Islam moderat untuk menambah legitimasi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang sarat dengan sejumlah catatan demokrasi," ujar Umam.

"Ketiga hal itu pada akhirnya akan menentukan stabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan baru di masa transisi kekuasaan ini," katanya melanjutkan.

Baca juga: Gibran Persilahkan Audit Forensik IT PDIP Dibuktikan, Hasto Sebut Harusnya Pemilu Dua Putaran

Melansir Kompas.com, Menaker Ida Fauziah dan Mendes Abdul Halim Iskandar bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin siang.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri yang merupakan kader PKB itu melaporkan hasil suara PKB dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg, artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur," ujar Abdul Halim usai pertemuan.

"Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera. Kita pecah telur di DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II. Kita pecah telur di NTB I. Kemarin (2019) kita NTB cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita, PKB dapet. Dan penambahan pecah telur di Sulawesi Tenggara,: katanya lagi.

Sekaligus dia dan Ida Fauziah meminta arahan dari Kepala Negara untuk pengabdian jabatan selanjutnya.

Abdul Halim dan Ida Fauziah juga membicarakan soal format pemilu yang paling sesuai untuk Indonesia di masa yang akan datang.

(*)