Hasto PDIP Sebut Jokowi dan Soeharto Punya Kemiripan dalam Mempertahankan Kekuasaan

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," tutur Hasto.

Baca juga: Mensos Risma dari PDIP Bakal Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu Prabowo-Gibran Tak Gentar

Kemudian, kata Hasto, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.

Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minim kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.

"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ujar Hasto.

Sisi abuse of power era Soeharto lainnya, kata Hasto, yaitu menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).

Sementara itu, pada era Jokowi, Hasto mengatakan bahwa abuse of power itu terlihat tidak hanya melalui TNI/Polri, tetapi juga di tingkat kementerian/lembaga.

Ia mencontohkan tentang polisi yang mengintimidasi rektor-rektor untuk membuat video dengan narasi positif terhadap pembangunan era Jokowi.

"Nah kalau sekarang, ada cooling system, ini cooling system yang dipakai untuk menetralisir, termasuk rektor Unika Soegijapranata, itu nyata-nyata keterlibatan langsung, sampai disiapkan videonya, bagaimana? Polisi yang masuk dalam urusan politik," kata politikus asal Yogyakarta ini.

(Kompas.com)