Hasto PDIP Sebut Jokowi dan Soeharto Punya Kemiripan dalam Mempertahankan Kekuasaan

TRIBUNSOLO.COM - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden kedua RI, Soeharto.

Kemiripan itu kata Hasto dari cara Jokowi dan Soeharto mempertahankan kekuasaannya.

Menurut Hasto, baik Jokowi dan Soeharto sama-sama berupaya mempertahankan kekuasaan melalui pemilu.

Baca juga: Tak Balas Serangan Bertubi-tubi Hasto PDIP, Gaya Komunikasi Gibran Disorot Pengamat : Khas Anak Muda

Dia menilai Soeharto dan Jokowi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti memanfaatkan aparat negara.

Adapun pernyataan itu disampaikan Hasto Kristiyanto dalam kegiatan Bedah Buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Hasto mengaku tak hanya melihat wajah Soeharto, tetapi juga Jokowi ketika membaca buku ini.

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," kata Hasto dalam diskusi itu.

Dirinya mencontohkan pada era kepemimpinannya, Presiden Soeharto memakai kekerasan pada Pemilu 1971 hanya demi mempertahankan kekuasaan.

Baca juga: Momen Prabowo Terpukau saat Cek Program Makan Siang Gratis di Sekolah Beijing, Begini Pujiannya

Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.

Dia menyebut kekerasan saat rezim Soeharto berupa kekerasan kepada jurnalis.

Hasto mengatakan hal sama terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, pada Pemilu 1971, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain.

Hal itu dia klaim terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibiltasnya.

Baca juga: Saling Usul di Sidang MK, Ganjar-Mahfud Minta Kapolri, Prabowo-Gibran Minta Kepala BIN Bersaksi

"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut," kata dia.

Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Machmud, dan Sujono Mardani.

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjuangan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," tutur Hasto.

Baca juga: Mensos Risma dari PDIP Bakal Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024, Kubu Prabowo-Gibran Tak Gentar

Kemudian, kata Hasto, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.

Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minim kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.

"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ujar Hasto.

Sisi abuse of power era Soeharto lainnya, kata Hasto, yaitu menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).

Sementara itu, pada era Jokowi, Hasto mengatakan bahwa abuse of power itu terlihat tidak hanya melalui TNI/Polri, tetapi juga di tingkat kementerian/lembaga.

Ia mencontohkan tentang polisi yang mengintimidasi rektor-rektor untuk membuat video dengan narasi positif terhadap pembangunan era Jokowi.

"Nah kalau sekarang, ada cooling system, ini cooling system yang dipakai untuk menetralisir, termasuk rektor Unika Soegijapranata, itu nyata-nyata keterlibatan langsung, sampai disiapkan videonya, bagaimana? Polisi yang masuk dalam urusan politik," kata politikus asal Yogyakarta ini.

(Kompas.com)