PSI Sarankan PDIP dan PKS Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran : Mereka Punya DNA Oposisi Bagus

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, tidak mau jika banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebab dari kacamata PSI, pemerintahan Prabowo-Gibran tetap butuh penyeimbang di luar kabinet.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Klarifikasi Gusti Bhre soal Gibran Tawari Duduk di Kursi Wali Kota Solo : Cuma Bercanda Saja

Dia menilai, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

Dia mengatakan, PDIP punya pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maka kalau itu bisa diperankan kembali oleh PDIP, saya kira akan bagus," ungkap Furqan.

Baca juga: Kata Gerindra Boyolali Soal Merapatnya PKS ke PDIP: Upaya Gembosi Koalisi Boyolali Tersenyum

Untuk informasi, Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.

Sedangkan ada pula empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Diketahui, PKS)saat ini belum memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintah.

Soal keputusan jadi oposisi atau tidak itu akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). 

PKS sendiri menyatakan siap jika hasil musyawarah Majelis Syura dan DPTP menyepakati berada di luar pemerintahan.

Baca juga: PKS Siap Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ungkit Pernah Gabung Pemerintahan SBY 2 Periode

Baca juga: Prabowo Janji Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Meskipun Akui Perlu Beberapa Perbaikan

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini beralasan PKS sudah punya pengalaman baik berada di pemerintah maupun di luar pemerintah. 

PKS selama dua periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berada dalam koalisi pendukung.

Namun saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjabat dua periode, PKS berada di barisan oposisi. 

"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa SBY dan 10 tahun oposisi di masa Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi kita siap, kita lihat dinamikanya," uajr Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024). 

Baca juga: Koalisi Prabowo-Gibran, Kebatinan PDIP Lebih Besar Jadi Oposisi, NasDem & PKB Tak Punya DNA Oposisi

Sedangkan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan keputusan partainya untuk bergabung dengan Pemerintah Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi tergantung keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia mengatakan, semua kader PDIP sudah terlatih dalam dinamika politik semacam ini. 

Jadi, mereka siap untuk mengikuti kondisi perpolitikan kedepan, entah menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Baca juga: Momen Unik Puluhan Ribu Orang Berdesakan Lihat 2 Even Beda di 1 Lokasi : Solo Menari & Nobar Timnas

Menurut dia, PDIP sudah terbukti menjadi partai yang bisa bertahan dalam segala kondisi politik. 

Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Basarah.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.

(*)