Ketua DPRD Klaten Hamenang Apresiasi Pemkab Klaten Raih WTP 6 Kali Berturut-turut

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNSOLO.COM, KLATEN - Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan penghargaan sekaligus apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah (Jateng), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023 itu diterima, pada Rabu (21/5/2024).

Sebagaimana diketahui, Pemkab Klaten memperoleh opini WTP tahun anggaran 2023, capaian ini mengukuhkan keberhasilan Pemkab Klaten selama enam tahun berturut-turut tanpa jeda sejak 2018.

Capaian itu menunjukkan, jika LKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Alhamdulillah Klaten meraih Opini WTP dari @bpkrijateng 6x berturut," ungkapnya lewat akun media sosial @hamenang, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: DPRD Klaten Dorong Iklim Investasi Positif, Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

"Selamat untuk Ibu Bupati @yani_sunarno_snm beserta seluruh jajarannya di Pemerintah Kabupaten Klaten," imbuhnya.

Namun ia mengingatkan, capaian tersebut harus diimbangi dengan semangat kerja sekaligus perbaikan untuk menjadi lebih baik.

"Selain kita syukuri opini WTP dari BPK juga dapat kita jadikan cambukan untuk bersama-sama bekerja semakin baik dalam pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, eksekusi hingga pelaporannya," ujarnya.

"Sehingga ke depan pengelolaan APBD dapat semakin optimal dilaksanakan sehingga opini WTP dapat kita selalu raih tiap tahunnya," pungkas Hamenang dalam unggahannya.

Senada dengan Hamenang, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho berharap, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan berprestasi di berbagai bidang.

Hari menjelaskan bahwa penyerahan LHP keuangan pemerintah daerah untuk 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah bagian dari mandat undang-undang.

Baca juga: Tok! 2 Perda Disahkan DPRD Klaten, Ketua DPRD Hamenang Wajar Ismoyo Singgung Indonesia Emas 2045

Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 16 kabupaten/kota, ditemukan beberapa isu penting yang memerlukan perhatian, termasuk pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian dalam aspek pekerjaan, pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan, serta pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal.

Hari juga menyoroti pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum dilaksanakan secara optimal.

Meskipun belum semua kabupaten/kota menerapkan SIPD, perubahan mulai terlihat pada tahun 2024, memungkinkan integrasi laporan secara nasional berbasis elektronik.

“Dengan mempertimbangkan bukti, risiko, dan materialitas pemeriksaan, serta rencana aksi pemerintah daerah terkait rekomendasi BPK, opini WTP diberikan kepada 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah di tahun 2023,” paparnya.

(*/ADV)