Daftar 4 Partai yang Tolak Pandangan Amien Rais soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Hasto mengatakan Pemilu langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.

"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024), dikutip dari Tribunnews.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.

"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," ujar Hasto.

2. PKS

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku memahami usulan pilpres dari MPR RI akibat maraknya politik uang.

Politik uang berbiaya tinggi ini lantas menghadirkan oligarki politik.

"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani, Jumat (7/6/2024) dikutip dari Tribunnews.com.

Ia membeberkan oligarki politik yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Pasalnya, para elite politik yang terpilih hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.

Atas dasar itu, Mardani menyebut masalah ini harus segera dilawan.

Baca juga: PDIP Bakal Dapat Perlawanan di Pilkada Wonogiri Jateng, Ada Sinyal Koalisi Gemuk, Ini Kata Demokrat

Akan tetapi, caranya bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui MPR RI.

"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," terang Mardani.

Ia menuturkan salah satu cara untuk memberantas masalah politik uang dengan cara menghidupkan whistle blower yang ada di KPK.

Siapa pun pihak yang melaporkan kasus politik uang memperoleh imbalan dari negara.