Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Berita Nasional

5 Fakta Pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK : Sekjen PDIP Protes HP dan Tas Disita Penyidik

Berikut ini TribunSolo.com rangkum fakta-fakta pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh KPK yang dikutip dari berbagai sumber.

Penulis: Tribun Network | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tebar senyum saat tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/6/2024). Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ribka khawatir dianggap sebagai provokator apabila dirinya menggerakkan sayap partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Cuma kan kalau saya yang komando, awas, provokator, bukan persoalan itunya," ujarnya.

Apalagi, kata dia, Sekretaris Jenderal adalah wajah partai.

"Ini wajah partai lho itu, Sekjen itu wajah partai, Satgas Cakra Buana berapa Batalyon, kalau sabar, sabar pun diperlukan kesabaran revolusioner tapi ada batas-batasnya," ungkap

Ribka meminta seluruh organisasi sayap partai agar melawan dan tak tinggal diam ketika diinjak terus.

"Kalau kita diinjak terus begini, masa teman-teman mau diam? Mau Lawan enggak? Lawan," ucapnya.

5. Hasto Mengaku Hormati Megawati

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ((KOMPAS.com / Andi Hartik))

Hasto sebelumnya menyatakan dirinya bersedia datang karena KPK adalah lembaga yang dibentuk di masa pemerintahan Ketua Umum PDI-P Megawati Seokarnoputri menjadi presiden.

"Saya datang, karena yang mendirikan KPK Bu Mega," ujar Hasto saat ditemui di Sekola Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6/2024). 

Hasto kemudian menyebut spirit memperbaiki hukum di Indonesia oleh Ketum PDIP juga terlihat dari penunjukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres pada pilpres 2024 lalu.

"Ketika Bu Mega memutuskan Pak Mahfud mendampingi Pak Ganjar suatu desain untuk melakuan suatu reformasi sistem hukum kita, reformasi sistem politik, reformasi sistem ekonomi. Karena persoalan nepotisme, korupsi dan kolusi itu semakin luar biasa," tandasnya.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved