Buruh-Pengusaha Boyolali Tolak Tapera, Iuran Pengusaha Rp 7,8 M per Tahun, Beban Buruh 17,5 Persen

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo 

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Buruh dan pengusaha di Boyolali kompak menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penolakan itu disampaikan ke Ketua DPRD Boyolali, Marsono dan anggota komisi II, Kamis (20/6/2024).

Wahono, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (FKSPN) Boyolali, menyebut Tapera ini menambah beban buruh. 

"Jika ditotal, potongan buruh mencapai 17,5 persen," kata Wahono dalam audiensi di Balai Rakyat, DPRD Boyolali, Kamis.

Selain itu, Tapera ini juga tak jelas.

Baca juga: Hati-hati, 400 Meter Jalan Solo-Semarang Contra Flow, Exit Tol Banyudono Boyolali Jateng Digarap

Dimana, Tapera itu bisa diambil setelah 20 tahun bekerja.

Bagi pekerja muda  yang masa kerja masih panjang, bisa terealisasi.

Namun, bagi para pekerja senior yang masa kerjanya tinggal 10 tahun mekanisme seperti apa belum diketahui.

Kemudian, jika dihitung, tabungan yang terkumpul juga sangat jauh dari biaya ideal untuk pembelian rumah.

"Belum lagi, Tapera ini juga wajib. Lantas bagaimana dengan pekerja yang sudah punya rumah layak," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan, Ketua Apindo Boyolali, Imam Bahri.

"Tapera ini betul-betul memberatkan pengusaha dan pekerja," jelasnya.

Tapera ini mekanismenya memotong gaji pekerja 2,5 persen dan pengusaha membayar 0,5 persen.

Dia pun menghitung total jumlah dana yang dibayarkan dari seluruh perusahaan di Boyolali.

Baca juga: Maraton, 12 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Dugaan Korupsi Puskesmas Kemusu Boyolali Jateng