Jokowi Digugat Soal Hijab Paskibraka
Alasan Lembaga Hukum Asal Solo Jateng Gugat Jokowi dan BPIP: Ini Jelas Melanggar UU HAM
Presiden Jokowi dan Kepala BPIP digugat, ini terkait dengan insiden pelepasan jilbab anggota putri paskibraka.
Penulis: Andreas Chris Febrianto | Editor: Ryantono Puji Santoso
Disinggung terkait layangan gugatan terkesan tergesa-gesa, Arif Sahudi menegaskan bahwa hal itu tak lain karena pihaknya ingin sebelum HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang bisa berjalan lancar.
"Jadi yang berhijab ya biar berhijab. Sebab siapa yang akan bisa menjamin? Terbukti bahwa pada saat pengukuhan kemarin tidak pakai (jilbab), kemudian muncul polemik katanya boleh pakai. Siapa yang akan menjamin? Karena aturannya tidak dicabut," jelas Arif.
Meski melayangkan gugatan terkait kasus pelepasan jilbab anggota Paskibraka Nasional 2024. Arif mengatakan bahwa pihaknya tidak berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan para anggota Paskibraka Nasional 2024.
Tetapi Arif memastikan jika gugatan dikabulkan, pemenuhan tuntutan ganti rugi akan diserahkan kepada para anggota Paskibraka.
"Ini gugatan sosial, tidak ada hubungan dengan korban. Ini niat kami murni ingin menegakkan hukum karena ini melanggar ketentuan HAM ya harus diluruskan dan kami berharap ini menjadi pembelajaran. Katanya ingin toleran? Sudah berjalan baik kok diakhir kok seperti ini makanya kami ingin meluruskan. Niat kami baik," pungkasnya. (*)
SOSOK Penggugat Jokowi dan BPIP di Solo Jateng soal Pelepasan Hijab Paskibraka, Ada Koordinator MAKI |
![]() |
---|
Lembaga Hukum Asal Solo Gugat Jokowi & BPIP soal Hijab Paskibraka : Sejak Reformasi Tak Ada Larangan |
![]() |
---|
3 Fakta Soal Gugatan Lembaga Hukum Asal Solo Jateng ke Jokowi, Murni Menegakkan Hukum |
![]() |
---|
Jokowi dan BPIP Digugat Lembaga Hukum Solo Jateng soal Jilbab Paskibraka, Ini Imbauan Muhammadiyah |
![]() |
---|
Digugat oleh Lembaga Hukum Solo Jateng soal Paskibraka Lepas Jilbab, Begini Klarifikasi BPIP |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.