Sekda DIY Belum Melarang Wisatawan ke Pantai Terkait Potensi Ancaman Gempa Megathrust, Ini Alasannya

TRIBUNSOLO.COM, YOGYAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Beny Suharsono, sampai saat ini mengaku belum mengeluarkan edaran larangan wisatawan ke pantai.

Hal itu berkaitan dengan informasi soal potensi gempa megathrust di Yogyakarta.

Dia justru menyebut betapa pentingnya hidup berdampingan dengan bencana.

Baca juga: Wonogiri Jateng Masuk Wilayah Berpotensi Terdampak Gempa Megathrust, Ini Antisipasi Bupati Jekek

Dia mengungkapkan hal itu menanggapi beredarnya informasi mengenai potensi gempa megathrust di wilayah Indonesia.

"Ada informasi megathrust, kita ini kan sudah hidup, living in harmony bertahun-tahun di utara ada Merapi dan di selatan ada Laut Selatan. Di benak kita itu sudah living in harmony sudah menjadi bagian dari keseharian makanya kami waspada," ujar Beny.

Beny mengatakan, jika membangun kewaspadaan tidak berarti melarang masyarakat untuk beraktivitas, termasuk berwisata ke pantai.

Namun caranya yakni membangun literasi dan mitigasi bencana di masyarakat.

Menurutnya, hal ini terbukti ampuh.

Baca juga: Klaim Didukung SBY, Jokowi hingga Prabowo, Ahmad Luthfi Sebut Jateng Bukan Lagi Kandang Banteng

Dia mengklaim DIY telah membuktikan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

"Di DIY, setiap pantai memiliki satuan rescue yang terdiri dari masyarakat setempat. Mereka secara rutin melaporkan kondisi pantai kepada BPBD dan Basarnas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DIY sangat peduli dengan keselamatan diri dan lingkungannya," tambah Sekda Beny.

Menanggapi imbauan larangan wisata ke pantai yang dikeluarkan oleh beberapa daerah lain, Beny berpendapat bahwa langkah tersebut perlu dikaji ulang.

"Nek ngono mengko perekonomian kita berhenti (kalau seperti itu perekonomian kita berhenti)," jelasnya.

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg di Sukoharjo Jateng Masih Langka, Pertamina Salurkan 11.230 Tabung 

Beny menegaslan pentingnya membangun sistem mitigasi bencana yang komprehensif.

Yaitu berupa sosialisasi dan edukasi, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko bencana dan cara mengurangi dampaknya.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas relawan dan masyarakat untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pertama.

Tak kalah pentingnya, koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi bencana.

(*)