Muncul Spanduk Singgung Netralitas PNS, Mantan Bupati Sragen Dituntut Minta Maaf

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Gelaran Pilkada Sragen 2024 diramaikan dengan pemasangan spanduk yang menyinggung soal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan foto yang diterima TribunSolo.com, spanduk yang dipasang di beberapa titik tersebut berlatar belakang putih.

Kemudian terdapat tangkapan layar sebuah video yang diunggah di media sosial, dan terdapat mantan Mantan Bupati Sragen, Agus Fatchurrahman.

Spanduk tersebut bertuliskan 'PNS tuntut sdr. Agus Fatchurrahman meminta maaf secara terbuka atas pernyataan yang menyinggung PNS Sragen'.

Di spanduk tersebut tidak dijelaskan dalam konteks apa, yang menuntut Agus Fatchurrahman untuk meminta maaf. Salah satu spanduknya masih terpasang di Jalan Ring Road Utara Sragen. 

Ditemui pada Senin (30/9/2024), Agus menjelaskan mengenai keberadaan spanduk tersebut. Agus mengaku menerima informasi keberadaan spanduk tersebut baru tadi pagi dalam bentuk foto yang dikirimkan kepada dirinya.

Ia menerangkan yang ada di dalam video tersebut, merupakan pernyataan yang ia berikan kepada awak media pada Selasa (24/9/2024) siang di Posko Pemenangan pasangan calon Sigit Pamungkas-Suroto.

Baca juga: Generasi Milenial Jadi Pemilih Terbanyak di Pilkada Sragen Jateng 2024

"Sebenarnya omongan di ruangan ini, dalam konteks apa yang disampaikan Dik Lilik (Mukafi Fadli) tentang 8 Kabupaten ekstrem termiskin di Jawa Tengah, waktu itu saya menyambung setelah sesi penyampaian oleh Dik Lilik itu," katanya kepada TribunSolo.com.

"Saya sampaikan bahwa Sragen itu sebenarnya sudah menemukan terapi, menemukan model penanganan penanggulangan kemiskinan yang bukan hanya diakui oleh pemerintah republik, tetapi diakui oleh United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," tambahnya.

Menurut Agus, apa yang telah diraih Kabupaten Sragen belum diterapkan secara maksimal selama 10 tahun terakhir.

Dimana, Agus menilai situasi penanggulangan kemiskinan tidak berubah dan tidak beranjak sedikitpun.

"Bahkan di sisi public service kita mengalami keanjlokan proses-proses pelayanan itu, ini sebenarnya kunci yang saya maksudkan itu," ujarnya.

Kemudian, hal tersebut pun Agus kaitkan dengan program Pemkab Sragen yang memindahkan Kantor Pemda ke tempat yang baru.

Dimana, menurutnya anggaran yang digunakan untuk membangun kantor Pemda Terpadu yang baru bisa dialokasikan untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

"Kemudian saya berbicara dalam tesis sederhana lagi, apa dikira kalau PNS dipindah kesana pikirannya menjadi jernih, hatinya semakin berpihak kepada rakyat, dan lain-lain," jelasnya.

Selain itu, soal permintaan maaf kepada PNS, menurut Agus itu hal yang dirasa tidak perlu dilakukan.

Karena menurutnya, ada beberapa oknum ASN di lingkungan Pemkab Sragen yang dinilai Agus menunjukkan sikap tidak netral dalam gelaran Pilkada 2024.

"Sebenarnya yang salah itu siapa, camat dan beberapa oknum eselon dan yang lain-lain, dan mereka sudah odo-odo lebih pinta memilihkan calon bupati kepada rakyat, milih bupati yang ini saja," kata Agus.

"Itu kan pelanggaran netralitas, biarkan rakyat merdeka melakukan pilihan mereka masing-masing, ada aturan, PNS tidak boleh main-main seperti itu," tambahnya.

Menurut Agus, penyalahguna netralitas itulah yang harus meminta maaf kepada warga Sragen.

Agus mengaku tidak ada seorangpun PNS yang menghubungi dirinya secara langsung, terkait tuntutan permintaan maaf tersebut.

"Tidak ada ASN yang meminta untuk minta maaf, tahunya hanya lewat medsos dan spanduk, saya malah ingin tahu, PNS yang berinisiatif, yang merasa terluka dengan omongan saya, tunjukkan orangnya mana," pungkasnya. 

(*)