Driver Ojol di Solo Off Bid

Pakar Sarankan Driver Ojol di Solo Solidkan Serikat Demi Tekan Pembayaran Upah yang Berkeadilan

Pakar Ekonomi Pembangunan, Lukman Hakim Hasan menyarankan para driver untuk mensolidkan serikat agar pembayaran upah dapat memenuhi rasa keadilan.

TribunSolo.com/Ryantono Puji
DRIVER OJOL DI SOLO PROTES. Ratusan driver Gojek dan Grab se-Soloraya menggeruduk kantor Ojek Online Maxim di Jalan Sangaji No 21 D Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Senin (16/12/2019) lalu. Aksi protes kembali terjadi Senin (17/2/2025) di Solo, namun melalui aksi off bid bersamaan. Pakar ekonomi pembangunan Lukman Hakim menyarankan para driver ojol di Solo menguatkan serikat mereka 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sistem tarif goceng, double order, hingga slot diprotes para driver ojek online (ojol) di Solo, karena dinilai merugikan. 

Pakar Ekonomi Pembangunan, Lukman Hakim Hasan menyarankan para driver untuk mensolidkan serikat agar pembayaran upah dapat memenuhi rasa keadilan.

“Perlu ada asosiasi bisa bargaining dengan perusahaan. pemerintah bisa memfasilitasi dengan melakukan komunikasi dengan pemilik platform,” ungkapnya, kepada TribunSolo.com, Selasa (18/2/2025).

DRIVER OJOL DI SOLO OFF BID. Ilustrasi ojek online (ojol) di Kota Solo.  Sejumlah driver ojol di Solo ikut melakukan off bid sebagai bentuk protes atas bayaran tidak manusiawi yang mereka terima.
DRIVER OJOL DI SOLO OFF BID. Ilustrasi ojek online (ojol) di Kota Solo. Sejumlah driver ojol di Solo ikut melakukan off bid sebagai bentuk protes atas bayaran tidak manusiawi yang mereka terima. (TRIBUNNEWS.COM)

Jika serikat bisa solid melakukan gerakan, maka hal ini akan membuat aplikator tak memiliki pilihan lain selain mengakomodasi tuntutan.

“Mungkin juga melakukan gerakan yang membuat pemilik platform nggak bisa apa-apa kalau semua berhenti,” jelasnya.

Dalam sistem yang kini diterapkan aplikator driver bisa mendapat uang hanya sekitar Rp 6 ribu bahkan Rp 2 ribu sekali mengambil order.

Lukman berpendapat pemerintah bisa berperan ikut bernegosiasi agar upah yang diterima lebih sepadan.

Baca juga: Ojol di Solo Ramai-ramai Off Bid, Tuntut Regulasi Demi Jamin Hak Driver Termasuk Pemberian THR

“Harusnya ada asosiasi, pemerintah membantu menegosiasikan sehingga tidak terlalu murah,” jelasnya.

Apalagi resiko dalam melayani pelanggan hampir semua ditanggung oleh driver.

Mulai dari resiko kerusakan kendaraan hingga kecelakaan ditanggung oleh driver.

“Ojol agak unik karena pengemudi punya alat produksinya. Punya motor, mobil. Kalau rusak ditanggung sendiri,” ungkapnya.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved