Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat, Bupati Karanganyar Rober Putuskan Tak Berangkat ke Magelang

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi bagi Kepala maupun Wakil Kepala Daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retreat kepala daerah di di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah (Jateng) pada 21 hingga 28 Februari 2025.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karanganyar Rober Christanto yang juga kader banteng menegaskan bakal tegak lurus dengan instruksi Megawati.

"Saya akan tegak lurus instruksi Bu Ketum," kata Rober saat dihubungi awak wartawan, Jumat (21/2/2025).

Rober mengaku masih menunggu perintah lanjutan mengenai keikutsertaannya dalam Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jateng itu.

Menurutnya ada kesepakatan dari para kader PDIP untuk berkumpul di sebuah tempat sembari menunggu instruksi lanjutan dari Megawati.

"Kami menunggu perintah berikutnya. Saya sebagai kader partai dalam hal ini, pasti akan mengikuti arahan," ucap dia.

"Jadwalnya masih nanti jam 3. Kesepakatan dari teman-teman kami akan berkumpul di suatu tempat untuk menunggu arahan," ungkap dia. 

Ia mengaku, saat ini sudah kembali ke Karanganyar.

Adapun kegiatan pertamanya di Kabupaten Karanganyar sebagai Bupati Karanganyar yaitu melaksanakan Salat Jum'at di Masjid.

"Saya baru saja tiba di rumah (Joglo Dawan, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar), rencana mau Jum'atan dulu," pungkas dia.

Baca juga: Di Solo, Jokowi Tanggapi Hasto Minta Periksa Keluarganya, Sebut Bukan Pertama Kali Dilaporkan ke KPK

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi mereka dalam retreat di Magelang.

Instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu keluar seusai Hasto Kristiyanto ditangkap KPK. 

Sebagaimana diketahui, retreat kepala daerah dijadwalkan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Isi Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam.

Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

(*)