Protes Besaran TPP di Sragen

Persatuan ASN PPPK Sragen Mengadu ke DPRD Mengapa Cuma Dapat TPP 40 Persen, Padahal PNS 100 Persen

Tayang: Rabu, 19 Maret 2025 15:32 WIB

Penulis: Septiana Ayu Lestari | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya

Persatuan ASN PPPK Sragen Mengadu ke DPRD Mengapa Cuma Dapat TPP 40 Persen, Padahal PNS 100 Persen

TribunSolo.com/Septiana Ayu

PROTES BESARAN TPP - ASN PPPK Kabupaten Sragen datangi kantor DPRD Sragen untuk menanyakan adanya perbedaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Rabu (19/3/2025). Persatuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sragen mengaku hanya menerima TPP sebesar 40 persen saja. Mereka membandingkan para PNS di Sragen yang mendapat TPP 100 persen.

Baca Selanjutnya:

Jalan Jatipuro-Klerong Karanganyar Tak Kunjung Diperbaiki, Banyak Lubang Makin Membahayakan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Persatuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sragen mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sragen, Rabu (19/3/2025).

Kedatangan mereka untuk mengadu kepada DPRD Sragen, serta menanyakan mengapa hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 40 persen saja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen nomor 3 tahun 2025.

Sementara, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sragen menerima TPP 100 persen penuh.

Ketua Persatuan ASN PPPK Sragen, Maryoto mengatakan dengan kondisi itulah, pihaknya ingin mendapatkan hak yang adil.

Ilustrasi Uang. Tenaga honorer di instansi pemerintah ditiadakan per tahun 2023. Pemerintah pun berencana menggantinya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu, bagimana nasib honorer? Apakah akan diberikan pesangon? — UANG TPP - Ilustrasi uang. Persatuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sragen mengadu ke DPRD Sragen perihal hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 40 persen saja. Mereka membandingkan para PNS di Sragen yang mendapat TPP 100 persen. (Tribunnews)

"Adapun pertimbangan kami asas keadilan, definisi adil adalah sama berat, tidak memihak, tidak berat sebelah, ini dari KBBI, dimana PPPK dan PNS bekerja di lingkunga yang sama, menjalankan fungsi yang sama, tapi TPP berbeda," katanya dalam rapat audiensi di Kantor DPRD Sragen, Rabu (19/3/2025).

Bahkan, Maryoto juga menghadirkan langsung seorang PPPK dan PNS dari golongan yang sama dalam audiensi tersebut untuk memberikan gambaran atas rasa ketidakadilan yang dirsakan PPPK.

"Ini sama persis seragamnya, cuma yang membedakan TPP, yang ini (PPPK) menerima Rp 600.000, yang ini (PNS) menerima Rp 1.600.000 ini untuk yang golongan 7," ujarnya.

Ditemui setelah audiensi, Maryoto menyebut selisih TPP untuk golongan 9 lebih besar lagi.

"Kalau golongan lainnya, golongan 9 selisihnya Rp 1.600.000, PPPK menerima Rp 1.100.000, sedangkan PNS Rp 2.700.000," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto menyampaikan setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda terkait pemberian TPP, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Kalau kami bukan sebagai pemutus kebijakan, semua proses dan regulasi sudah kita lalui sampai pada Perbup, saat ini sudah muncul Permendagri nomor 15 tahun 2025 terkait penyusunan keuangan di tahun 2025," jelasnya.

"Andaikata kebijakan akan diubah regulasinya, akan menyesuaikan, tapi otomatis memengaruhi komposisi APBD," sambungnya.

(*)