Eks Ketua MK Bicara Pemakzulan Wapres Gibran, Singgung Soal KIM Plus dan Prabowo

TRIBUNSOLO.COM - Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan. 

Kali ini Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie ikut berkomentar soal ini. 

Permintaan pemakzulan Wapres ini datang dari Forum Purnawirawan TNI.

Terkait ini,  Jimly menyebut kuncinya ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya rasa pasti karena purnawirawan yang mengajukan usulan tersebut pasti sudah mempertimbangkan semua aspeknya. Mereka, saya rasa, punya bukti-bukti yang bisa saja rasional, tapi kembali lagi terpulang kepada 2/3 anggota DPR ya," papar Jimly di kanal YouTube tvOneNews, Senin (9/6/2025).

Dia menambahkan, kunci pemakzulan Gibran ini ada pada KIM Plus (Koalisi Indonesia Maju Plus) yang mendominasi DPR.

Sementara, KIM Plus ini akan bergantung pada Presiden RI Prabowo Subianto.

Jadi, pemakzulan Gibran bisa mudah dilakukan bila Prabowo juga menghendaki. 

Baca juga: Eks Ketua MK Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Tergantung Prabowo : Mudah Kalau Presiden Menghendaki

"Ya, kuncinya itu ada di KIM Plus. Yang Ketua KIM Plus tergantung Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra adalah Presiden. Jadi kalau Presiden menghendaki adanya pemakzulan, ya mudah gitu loh," jelasnya.

Namun, terlepas dari pandangan tersebut,  pemakzulan Gibran tetap sulit untuk dieksekusi.

Apalagi Prabowo tidak punya masalah dengan Gibran,

Selain itu, usia pemerintahan saat ini baru memasuki satu tahun.

"Nah, tapi saya tidak yakin, karena pasti Presiden enggak ada masalah dengan wakil presidennya. Lagipula ini kan baru menjelang satu tahun pemerintahan ya kan, jadi masih honeymoon ini, lagi semangat-semangatnya," kata Jimly.

 "KIM Plus pun mayoritas di DPR. Jadi, saya tidak yakin bahwa akan ada inisiatif dua per tiga anggota DPR untuk melakukan proses pemakzulan ini," tambahnya.

Saat ditanya soal apakah alasan Purnawirawan TNI mendesak pemakzulan Gibran berkaitan dengan intervensi relasi keluarga dan kelayakannya, Jimly tidak menjawab pasti.

"Ya, itu subjektivitas mereka [Purnawirawan TNI, red.]. Ditanya pada mereka, alasannya apa? Pasti ada ya kan. Bahwa itu nanti akan dibuktikan di MK," ujar Jimly.

"Tapi jauh lebih penting adalah proses apakah DPR mayoritas anggotanya akan meng-adopt, menerima masukan dari para purnawirawan ini dan kemudian diproses sebagaimana tata tertib DPR, ya kita serahkan aja kepada DPR," tambahnya.

"Dan saya sudah dengar ada tiga partai yang menolak ya kan, jadi saya rasa agak susah gitu itu," lanjutnya.

Meski begitu, Jimly mencoba diplomatis, yakni dengan menyebut bahwa desakan Purnawirawan TNI ini juga tidak boleh dipandang sebelah mata.

Sebab, itu merupakan cerminan kemarahan dan kekecewaan publik.

Namun, Jimly mengingatkan agar persoalan desakan pemakzulan Gibran ini tidak berlarut-larut.

"Nah, tetapi ekspresi para jenderal ini ya jangan dikecilkan juga, artinya secara simbolik ini ada gunanya juga untuk mengingatkan sekaligus mengekspresikan kemarahan publik pada keadaan," papar Jimly.

"Tapi, saya rasa kita juga harus meredam, jangan sampai ini terus-menerus menghabiskan waktu. Ini kan bagian dari keluh kesah kita tentang masa lalu yang sudah terjadi. Maka saya pikir lebih baik kita arahkan perhatian publik kepada upaya untuk mengontrol pemerintahan yang ada sekarang dan juga memperbaiki supaya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita tidak mengulangi apa yang kita tidak sukai dari hasil Pilpres yang lalu," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tuntutan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Eks Ketua MK: Mudah, Kalau Prabowo Menghendaki