Daftar Persoalan yang Diadukan di Posko SPMB SMP 2025 Sragen, Verifikasi Nilai dan Pembuatan Akun

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Septiana Ayu Lestari

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP 2025 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen ramai didatangi siswa. 

Ini berkaitan dengan proses pendaftaran mereka. 

Ada beberapa yang dikeluhkan seperti pembuatan akun, verifikasi nilai dan lain sebagainya. 

Seperti diketahui, pendaftaran SPMB jenjang SMP untuk jalur domisili, mutasi, dan prestasi dimulai Rabu (2/7/2025).

Di hari pertama pendaftaran, puluhan calon siswa mendatangi posko SPMB 2025 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen.

Para calon siswa yang didampingi orang tua/wali masih terus berdatangan hingga siang hari.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Sragen, M. Farid Wajdi mengatakan hingga pukul 12.45 WIB, ada 67 calon siswa yang mendatangi posko SPMB.

Setelah itu, terpantau jumlah calon siswa yang datang ke Posko SPMB terus bertambah.

Menurutnya, kebanyakan mereka datang untuk membenarkan data yang terdapat dalam aplikasi SPMB.

"Kebanyakan aduannya ada alamat yang beda, kemudian perbaikan jarak, dimana orang tua merasa jaraknya kurang dari 1 km, tapi di aplikasi lebih dari 1 km, mereka lalu datang kesini," katanya kepada TribunSolo.com, Rabu (2/7/2025).

Selain itu, mereka ada yang datang untuk membantu pembuatan akun, hingga melakukan verifikasi nilai, terlebih bagi calon siswa yang mendaftar lewat jalur prestasi.

Baca juga: Kuota Siswa Baru Belum Terpenuhi, Berikut Daftar 32 SMP di Sukoharjo yang Buka SPMB Offline

"Jalur prestasi mereka perlu kesini, apalagi kalau SD-nya di luar Sragen, bisa input sendiri, tapi harus diverifikasi di dinas dulu," jelasnya.

Di posko SPMB 2025, terdapat banyak petugas yang akan melayani calon siswa yang mengalami kendala saat mendaftar sekolah.

Terlebih ketika menemui kendala tertentu, para calon siswa disarankan untuk mendatangi posko SPMB untuk mencari jalan keluar.

"Di posko ini ada petugas bagian kebijakan, tugasnya kalau ada kasus-kasus tertentu yang tidak diatur dalam Juknis," kata Dia.

"Kasusnya semisal pernah ada calon siswa yang datang kesini, dia sudah naik ke kelas 2 SMP, tapi setengah jalan dia keluar karena alasan tertentu, dan dia ingin daftar lagi, itu kita arahkan ke petugas kebijakan untuk mencari solusi," pungkasnya. (*)