Akal Bulus Bendahara Desa Sanggung Sukoharjo Keruk Dana Desa, Palsukan Tanda Tangan Kades dan LPJ

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Berbagai modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk menguras uang negara. 

Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Sanggung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, di mana seorang bendahara desa berani memalsukan tanda tangan kepala desa demi melancarkan aksinya.

Pelaku adalah YP (35), Bendahara Desa Sanggung, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo. 

Ia ditahan usai terbukti melakukan penyelewengan dana desa dengan total kerugian negara mencapai Rp 406,6 juta.

Dari hasil penyidikan, YP diketahui tiga kali melakukan penyalahgunaan anggaran dengan cara mencairkan dana tanpa prosedur yang sah. 

Bahkan, ia nekat memalsukan tanda tangan Kepala Desa.

Sementara itu, YP diketahui melakukan pidana korupsi sebanyak tiga kali. 

Yaitu penyalahgunaan dana APBDes dari dana transfer tahun 2024 sebesar Rp 312,8 juta.

Penyalahgunaan keuangan dari APBDes dari Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp 65,2 juta.

Kemudian penyalahgunaan Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 28,6 juta.

Sebagai bendahara, YP memiliki wewenang administratif untuk mengelola keuangan desa. 

Namun, kepercayaan tersebut disalahgunakan dengan menarik dana secara ilegal dari rekening kas desa. 

Tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan Kepala Desa, bahkan dokumen pencairan dimanipulasi dengan tanda tangan palsu.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari Sukoharjo Tjut Zelvira Nofani menyebut dalam aksinya, YP memalsukan tanda tangan Kepala Desa. 

"Lalu mencairkan sendiri. Kades tidak tahu, uangnya lalu digunakan untuk keperluan pribadi," kata Zelvira, Selasa (8/7/2025) kemarin.

Baca juga: Demi Gaya Hidup Sosialita, Bendahara Desa Sanggung Sukoharjo Keruk Dana Desa Rp 406 Juta Sejak 2023

Selain memalsukan tanda tangan Kades, YP juga memalsukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) palsu.

"Atas perbuatannya negara merugi capai sekitar Rp 406 juta.  Keterangan dari YP uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi. Orangnya Sosialita," paparnya. 

Lebih lanjut, saat diamankan YP masih mengenakan seragam pegawai negeri sipil (PNS) warna coklat. 

Saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo masih terus mendalami uang korupsi tersebut digunakan tersangka untuk apa. 

Sekaligus melakukan audit terhadap aset-aset YP, untuk mengganti kerugian negara.

"Kita mau telusuri juga, kita mau melihat aset-asetnya apakah bisa untuk menutupi apa yang dia pakai," tandasnya

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sukoharjo, Bekti Wicaksono mengatakan dana yang dikorupsi oleh YP termasuk gaji RT, RW, hingga kegiatan posyandu selama satu tahun periode 2023-2024.

"Gaji RT dan RW, kegiatan Posyandu, lansia tidak dibayar. Kalau Dana pembangunan fisik sampai sekarang kami belum menemukan. kami sudah panggil RT dan RW karena di LPJ-nya ada tanda tangan mereka, tapi ternyata RT dan RW belum terima (gaji)," kata Bekti.

Dalam proses penetapan, Bekti mengaku sudah ada 25 saksi yang telah diperiksa dalam perkara itu. 

Baik dari Kades, Perangkat Desa, BPD, calon penerima manfaat, hingga inspektorat. 

(*)