KPK Kritik Postur APBD Solo 2025, Belanja Modal Lebih Sedikit Ketimbang Belanja Jasa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Jajaran pimpinan Pemerintah Kota Solo telah menjalani monitoring dan evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu yang menjadi sorotan yakni postur APBD Solo tahun 2025 terutama belanja modal yang lebih kecil ketimbang belanja barang dan jasa.

“Paling disorot belanja modal kecil yang banyak belanja jasa,” ungkap Wali Kota Solo Respati Ardi saat ditemui Jumat (11/7/2025).

Berdasarkan data yang tersaji di djpk.kemenkeu.go.id belanja barang dan jasa sebesar Rp 408 miliar (realisasi 26,53 persen).

Sedangkan belanja modal hanya Rp 204 miliar (realisasi 10,57 persen).

Baca juga: DPRD Sorot Anggaran Rp 650 Juta Pemkot Solo untuk Promosi Lewat Influencer Medsos : Urgensinya Apa?

Selain itu, ada vendor-vendor yang terlalu mendominasi tender pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga menjadi salah satu sorotan.

“Di situ dibuka lebih detail. Selama 6 jam dibuka semua termasuk vendor-vendor yang hari ini namanya disebut berulang-ulang pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Ia pun akan mengupayakan agar vendor yang mendapat tender bisa lebih merata.

Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya UMKM di Solo agar bisa menempatkan produk di e-katalog.

Baca juga: Sejumlah Fraksi DPRD Solo Tolak Program Kerja Respati-Astrid, Salah Satunya Koperasi Merah Putih

“Ini nanti akan pemerataan. UMKM yang berdomisili di Solo silahkan akses biar bisa placement di e-katalog. Nanti kita dampingi biar bisa placement di e-katalog dan akan digunakan belanjanya,” jelasnya.

Ia juga meminta perangkat daerah dan DPRD Surakarta agar bisa ikut membantu menyusun APBD dengan postur yang lebih sehat. Dengan begitu penyalahgunaan anggaran bisa ditekan seminimal mungkin.

“Kalau kita niat baik itu kritik boleh tapi yang sehat yang penting mau belajar. Kemarin alhamdulillah gayung bersambut 6 jam kami monev bersama KPK dikritik terkait postur APBD tahun 2025. Ini momentum yang sangat baik untuk seluruh perangkat daerah termasuk DPRD belajar untuk mempelajari postur APBD. Makanya kemarin kita buka semua penyalahgunaan dan lain-lain sedang kita dalami,” ungkapnya.

(*)