Ada Dugaan Tipu Ratusan Warga Solo, Yayasan Pencatut Program MBG Ternyata Beralamat di Semarang

Tak hanya itu, korban juga telah mengeluarkan biaya tambahan untuk renovasi dapur agar sesuai dengan standar yang diminta pihak yayasan.

Menurut para korban, pihak yayasan juga sempat membagikan draft nota kesepahaman (MoU) yang isinya tidak jelas, bahkan tanggal pelaksanaan pun tidak dicantumkan.

Lebih mencurigakan lagi, situs resmi yayasan tersebut kini tidak bisa diakses.

Pihak yayasan juga sempat mencatut nama-nama tokoh nasional seperti Presiden Joko Widodo, Erick Thohir, hingga Wiranto dalam brosur dan paparan mereka.

Hal ini ditengarai digunakan untuk menambah kredibilitas dan meyakinkan para calon mitra.

Para korban sudah sejak bulan Januari 2025 dijanjikan ikut jadi penyedia program ini, namun hingga kini tak ada kejelasan.

Padahal, mereka telah membayar Rp 175 ribu.

Selain itu, sejumlah calon mitra lain juga terlanjur membeli sejumlah alat dan merenovasi dapur hingga jutaan rupiah agar bisa menjadi mitra.

Program Kemitraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan di Kota Solo sejak Januari 2025.

Program ini merupakan inisiatif nasional yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis bagi kelompok rentan, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, balita, serta santri di pondok pesantren.

Pelaksanaan perdana program ini berlangsung pada Senin (13/1/2025) dengan menyasar 2.787 siswa dari jenjang PAUD hingga SMA.

Menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam goreng, oseng tauge, buah jeruk, dan susu kotak.

Dalam pelaksanaannya, MBG menggandeng dapur penyedia makanan bergizi yang disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Untuk mempercepat penambahan jumlah SPPG, Pemkot Solo membuka peluang kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Syarat menjadi mitra antara lain harus memiliki dapur mandiri, peralatan memasak, standar kebersihan dan sanitasi yang layak, serta dokumen legalitas usaha seperti NPWP dan izin operasional. 

Sistem kemitraan ini menggunakan skema reimburse, di mana mitra menyiapkan makanan terlebih dahulu, kemudian diganti oleh pemerintah setiap pekan.

(*)