Megawati Perpanjang Kepemimpinan, DPC PDIP Solo Akan Bentuk Kepengurusan Baru Desember

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperpanjang periode kepemimpinannya pada 2025-2030.

Sesuai amanat kongres, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menjelaskan pihaknya juga akan membentuk kepengurusan baru sebelum akhir tahun ini.

“Kemarin ada pembahasan komisi yang komisi organisasi mengusulkan kepada DPP partai untuk DPD dan DPC selesai akhir tahun 2025 Desember,” jelasnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).

Sedangkan di tingkat ranting hingga anak ranting akan dibuat kepengurusan baru dengan target tahun depan.

Hal ini mempertimbangkan besarnya wilayah yang harus dilakukan reorganisasi.

“Untuk Ranting dan Anak Ranting di tahun 2026. Karena wilayahnya besar,” terangnya.

Baca juga: Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah, DPC Solo : Tetap Kritis untuk yang Tak Berpihak Rakyat

Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembentukan kepengurusan baru akan dilakukan.

Pihaknya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang akan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Nanti dari DPP ada juklak juknis harus dibuat dulu. Sudah diputuskan timeline seperti itu dijalankan,” jelasnya.

Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Megawati, sejumlah struktur di bawahnya juga telah terbentuk.

Jabatan sekjen diampu langsung oleh Megawati.

Lalu ada 28 Ketua DPP berbagai bidang hingga Wakil Sekjen dan Bendahara yang juga telah ditetapkan.

“Sudah selesai. Ketua Umum diberi hak prerogatif menyusun strukturnya Ketua DPP, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara. Itu yang kemarin diputuskan,” tutur FX Rudy.

Dukung MBG

DPC PDIP Solo memiliki sikap terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

Seperti diketahui, instruksi Mega adalah untuk mendukung program pemerintah. 

Terkait ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara. 

Dia menyatakan patuh dengan instruksi. 

Namun, ada poin yang menjadi sikap DPC PDIP Solo yakni tetap mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).
Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi tidak ada oposisi. Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan juga bersifat membangun.

Sembari mengkritik, pihaknya juga memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang muncul.

“Yang didukung berpihak pada kepentingan rakyat. Cuma kalau rakyat yang dirugikan atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kita berhak mengkritisi. Tapi tidak sekadar mengkritisi karena kita punya legislatif itu nanti ada solusinya,” ungkapnya. (*)