Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah, DPC Solo : Tetap Kritis untuk yang Tak Berpihak Rakyat

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada para kadernya untuk mendukung program pemerintah.

Namun, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengkritisi jika sebuah program tak berpihak pada rakyat.

“Program pemerintah dari pusat sampai ke daerah itu yang tujuannya untuk kepentingan rakyat tetap mendukung seperti MBG dan lain sebagainya. Kebijakan Pemerintah Kota kita dukung. Namun kalau kebijakan itu tidak baik dan tidak berpihak pada rakyat kita kritisi dan memberikan sosialisasi,” ungkapnya saat dihubungi Minggu (3/8/2025).

Arahan untuk mendukung pemerintah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

Megawati menyampaikannya saat acara Bimbingan Teknis di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) lalu.

Pernyataan ini keluar menjelang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti diberikan setelah Hasto divonis 3,5 tahun.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Pergantian Antar-Waktu (PAW) Harun Masiku.

Hasto pun bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti.

Meski begitu, FX Rudy menegaskan bahwa sejak awal partainya memang tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

Menurutnya, dengan sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi.

“Penyeimbang. Tidak ada koalisi tidak ada oposisi. Yang ada penyeimbang karena kita memakai sistem presidensial bukan parlementer,” jelasnya.

Baca juga: Tanggapan Jokowi di Solo Soal Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ia juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan juga bersifat membangun.

Sembari mengkritik, pihaknya juga memberikan solusi alternatif atas berbagai permasalahan yang muncul.

“Yang didukung berpihak pada kepentingan rakyat. Cuma kalau rakyat yang dirugikan atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kita berhak mengkritisi. Tapi tidak sekadar mengkritisi karena kita punya legislatif itu nanti ada solusinya,” ungkapnya.