TRIBUNSOLO.COM - Foto baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di atas pos polisi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, viral di media sosial.

Dalam foto tersebut tampak berada di atas pos polisi.

Baca juga: Relawan Gibran Solo Raya Klaim Amankan Suara untuk Paslon Nomor 2, Bakal Adakan Pertemuan Besar

Foto tersebut satu di antaranya diunggah oleh akun @nar*** pada Selasa (19/12/2023).

Terkait baliho tersebut, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyesalkan pemasangan baliho pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di fasilitas pemerintah, yakni pagar RS Bhayangkara Serang dan Pos Polisi Mojokerto.

"Pemasangan APK (alat peraga kampanye) ini jelas telah melanggar aturan karena dipasang di fasilitas milik pemerintah," kata Ronny dilansir dari Kompas.com.

TPN mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memproses pemasangan baliho sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, hasil tindak lanjut Bawaslu juga diminta disampaikan ke masyarakat.

Baca juga: Debat Cawapres, Gibran Dapat Masukan TKN, Budiman Sebut Strategi Tergantung Situasi Lapangan

Lebih jauh, Ronny menyayangkan penurunan baliho itu baru dilakukan pihak berwenang setelah viral di media sosial.

"No viral, no action? Sangat disayangkan bahwa APK tersebut akhirnya diturunkan karena viral dan protes di media sosial. Pihak-pihak yang berwenang sudah dibekali aturan main kampanye dan aturan-aturan lain dalam Pemilu," ujar dia. 

"Seharusnya dapat segera merespons pelanggaran yang ada tanpa menunggu kasus ini viral terlebih dahulu," kata dia.

Politikus PDI-P ini mengingatkan agar jangan sampai terkesan ada pembiaran oleh pihak berwenang atas pelanggaran aturan Pemilu.

Ia turut mengingatkan soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI/Polri dalam Pemilu 2024.

"Sekali lagi semua pihak perlu menjaga dan ingatkan selalu agar ASN, TNI, dan Polri tetap menjaga netralitas agar pemilu berlangsung jujur dan adil," ujar dia.

(Kompas.com)