Dirinya menyebut, sampai saat ini PPP masih sangat berfokus pada rekapitulasi suara pileg.

"Tentu kami hingga kini sangat berfokus mengawal rekapitulasi suara, sebab seperti kita tahu posisi PPP masih fluktuatif di nilai ambang batas parlemen 4 persen" ujar Imam, kepada wartawan, Rabu (6/3/2024).

 Imam menjelaskan, jajaran pimpinan PPP juga terus melakukan komunikasi secara intens dan mempertimbangkan masukan Majelis PPP sebagai forum ulama dan politisi senior PPP.

Baca juga: PKB Sebut Surya Paloh Tak Koordinasi dengan Timnas AMIN soal Temui Jokowi, Sinyal NasDem Gabung 02?

Majelis Kehormatan meminta PPP bijaksana dalam memandang hak angket tersebut, karena dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan umat.

"Seperti pandangan ketua majelis kehormatan PPP KH. Zarkasih Nur yang meminta PPP bijaksana melihat hak angket khususnya menyoroti potensi perpecahan umat," kata dia.

Kendati demikian, kata Imam, Majelis Pertimbangan juga melihat hak angket tersebut sebagai sesuatu yang perlu digulirkan, demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Maka dari itu, Imam menuturkan, PPP masih terus mengkaji pendapat-pendapat dari Majelis Kehormatan tersebut.

Baca juga: Versi Istana, Ketum Nasdem Surya Paloh yang Minta Bertemu dengan Presiden Jokowi, Bukan Dipanggil

"Tetapi di lain sisi, pandangan ketua Majelis Pertimbangan PPP Mas Romahurmuziy, hak angket tetap perlu digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu, pendapat-pendapat ini terus kami kaji dengan seksama" ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek juga sempat mengatakan, partainya masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024.

Nantinya, PPP bakal menggelar rapat fraksi terlebih dahulu, karena tidak bisa membuat keputusan tersendiri mengenai hak angket.

Apalagi, saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna.

"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil banyak yang izin hari ini, besok  mungkin akan rapat."

"Karena kan gak mungkin namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024). 

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni)