Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Beberkan Program Prioritas APBD 2026

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo menggelar rapat paripurna di ruang sidang DPRD Sukoharjo pada Kamis (25/9/2025). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026.

Sebelumnya, lima fraksi DPRD Sukoharjo telah menyampaikan pandangan umum pada sidang sebelumnya, yakni Fraksi PDI Perjuangan melalui Sutoyo, Fraksi Gerindra oleh Nikolaus Roni Setiawan, Fraksi Golkar oleh Agus Sumantri, Fraksi PKS oleh Sumiyati, dan Fraksi PAN oleh Yonior Wahyu.

Baca juga: Catat! Ada Even Grebeg Penjalin Desa Trangsan Sukoharjo yang Bakal Digelar Meriah pada 5 Oktober

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka dalam dokumen resmi, melainkan instrumen politik yang menentukan arah kebijakan.

“APBD adalah instrumen politik yang menentukan arah sejarah. Apakah benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau sekadar menjadi rutinitas birokrasi yang kehilangan jiwa,” tanya Sutoyo.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya APBD yang berpihak pada masyarakat luas. 

“APBD harus berlandaskan kepentingan masyarakat secara luas, menjadi instrumen strategis untuk menunjang pelayanan publik, pembangunan lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat,” ujar Nikolaus Roni Setiawan.

Baca juga: TimPORA Sukoharjo Gelar Rakor untuk Perkuat Sinergi Pengawasan Orang Asing, Dihadiri Berbagai Unsur

Fraksi Golkar, PKS, dan PAN juga memberikan catatan kritis agar APBD 2026 benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, terutama dalam hal peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.

Menanggapi hal itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. 

“Sebelum menyampaikan jawaban, saya mengucapkan terima kasih kepada sidang paripurna DPRD, khususnya kepada lima fraksi yang telah memberikan usul, saran, pendapat, dan pertanyaan demi penyempurnaan Raperda APBD 2026,” kata Etik Suryani, Kamis (25/9/2025).

Dalam jawabannya kepada Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan sejumlah strategi, mulai dari penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak, evaluasi kinerja BUMD, hingga penggalian potensi objek pajak baru.

Terkait belanja operasi, Etik menegaskan efisiensi dilakukan selektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. 

Baca juga: Deadline Mepet, Kurator Sritex Masih Bungkam Soal Tagihan Pajak Rp 1,1 M dari Pemkab Sukoharjo

"Belanja modal dan infrastruktur tetap diprioritaskan, dengan berbagai program strategis seperti pembangunan Masjid di eks Terminal Kartasura, penataan Alun-Alun Sukoharjo, proyek “Pembangunan Jalanku Mulus", hingga revitalisasi jaringan irigasi pertanian," terangnya.

Kemudian, untuk transparansi dan partisipasi publik, Pemkab Sukoharjo berkomitmen memperluas keterbukaan data anggaran melalui platform digital, audit sosial, hingga mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat.

Sementara itu, menjawab Fraksi Gerindra, Bupati menegaskan penurunan pendapatan daerah pada rancangan APBD 2026 disebabkan belum dimasukkannya beberapa sumber transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal.

Namun hal ini akan disesuaikan setelah informasi resmi diterima.

Selain itu, Pemkab juga menekankan program prioritas, antara lain pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan, hingga peningkatan infrastruktur jalan terdampak proyek SPAM regional.

"Pada aspek transformasi ekonomi, APBD 2026 diarahkan untuk penguatan ekosistem kewirausahaan, koperasi, UMKM berdaya saing, serta ekonomi syariah," terangnya. 

Termasuk dukungan sertifikasi halal bagi UMKM dan fasilitasi digitalisasi usaha melalui Pasar Go Digital.

Dengan jawaban tersebut, Etik Suryani menegaskan komitmen Pemkab Sukoharjo dalam mewujudkan APBD yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. (*/adv)