Demo Kesetaraan PPPK
Nglurug Jakarta, Puluhan Guru Madrasah Karanganyar Suarakan Kesetaraan dengan Guru Sekolah Negeri
Mereka akan mengikuti aksi damai di Istana Negara untuk menyuarakan tuntutan agar diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK
Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Putradi Pamungkas
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto
TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Puluhan guru madrasah dari Kabupaten Karanganyar yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI berangkat ke Jakarta pada Rabu (29/10/2025).
Mereka akan mengikuti aksi damai di Istana Negara untuk menyuarakan tuntutan agar diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para guru tersebut tergabung dalam Paguyuban Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Karanganyar.
Rombongan diberangkatkan dari Jalan Solo–Purwodadi, Kecamatan Gondangrejo, menuju Jakarta.
Koordinator PGMM Karanganyar, Muhammad Arif Ruslan, menjelaskan bahwa peserta aksi berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
"Kami di bawah naungan PGMM ke Jakarta dalam rangka aksi damai, membawa tuntutan kami ke sana," ujar Arif.
Menurut Arif, selama ini guru madrasah yang mengajar di bawah Kemenag tidak memiliki akses untuk mendaftar sebagai PPPK, berbeda dengan guru di sekolah negeri yang memiliki peluang tersebut.
"Harapan kami, kita bisa disamakan dengan guru di sekolah negeri yang juga berpeluang menjadi pegawai berstatus PPPK," katanya.
Ia menambahkan, banyak guru madrasah yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih berstatus honorer.
Arif sendiri telah mengajar selama 20 tahun dan belum bisa mendaftar PPPK karena terbentur persyaratan administratif.
"Kalau di sekolah negeri, dua tahun sudah bisa ikut PPPK. Kalau di sini, ada yang sudah 30 tahun masa kerja, tapi tetap tidak bisa. Saya sendiri 20 tahun masih guru honorer. Kami tidak bisa masuk portal karena ada prasyarat yang tidak bisa kami penuhi," ungkapnya.
Perbedaan utama, lanjut Arif, terletak pada Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Guru negeri memiliki SK dari Kanwil Kemenag, sementara guru madrasah swasta hanya memiliki SK dari yayasan.
"Jadi selama ini kesempatan kita dibedakan. Di sekolah negeri bisa ikut karena mereka punya SK dari Kanwil, sedangkan kita SK-nya dari yayasan. Oleh karena itu, kami ikut dalam aksi damai besok Kamis," jelasnya.
Baca juga: Jelang Pensiun, Supatmi Akhirnya Jadi PPPK di Klaten : Sempat Ingin Keluar, Tapi Ditahan Suami
Rombongan PGMM Karanganyar singgah terlebih dahulu di Masjid Istiqlal Jakarta.
Setelah itu, mereka akan melakukan longmarch menuju Istana Negara.
"Pertama menuju Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian longmarch ke Istana Negara. Nanti ada 4–5 organisasi guru madrasah yang ikut aksi, dan Kabupaten Karanganyar baru pertama kali berangkat," tutup Arif.
(*)
Jakarta
Karanganyar
PPPK
Kemenag RI
Guru madrasah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Istana Negara
Paguyuban Guru Madrasah Mandiri
PGMM
| Di Momen HUT ke-75 DPRD Klaten, Edy Sasongko Harap Fungsi Legislatif Lebih Mendengar Nurani Rakyat |
|
|---|
| Makam Ronggowarsito di Klaten Dilengkapi Langgar, Dibangun Mirip di Pondok Pesantren Gebang Tinatar |
|
|---|
| Mahasiswi UNS Solo Penerima Beasiswa KIP-K Hidup Hedon, Kampus Minta Dosen Pembimbing Akademik Awasi |
|
|---|
| Tingkat Pengangguran di Solo Masih 12 Ribu, Wali Kota: Bukan Salah Pencari Kerja |
|
|---|
| DPRD Klaten Gelar Aksi Penanaman Pohon, Untuk Hijaukan Daratan Tinggi dan Jaga Ketahanan Pangan! |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.