Petani Muda Sukoharjo Sulap Lahan Tandus jadi Hijau, Zilenial Jateng Jembatan Emas Ketahanan Pangan

Pemprov Jawa Tengah sudah menggandeng BUMD dan bank-bank daerah untuk akses subsidi. Khusus untuk para petani muda, Pemprov Jateng sudah siapkan pelatihan manajemen agribisnis, kewirausahaan pertanian, pemanfaatan teknologi, pertanian modern, akses pasar, dan pengolahan hasil pertanian.

Proses pembuatannya pun cukup mudah, lewat aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) yang bisa diunduh di Google PlayStore.

Adapun aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), ini resmi diluncurkan Gubernur Jateng pada Selasa (19/8/2025). Hanya dalam genggaman, publik bisa mengakses layanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat layanan seperti aduan, call center LaporGub. Aplikasi JNN juga memuat berita, bursa kerja, Trans Jateng, layanan pajak, hingga jadwal event dengan user interface yang simpel dan operasional mudah. 

Program ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut keberadaan petani muda untuk mendorong modernisasi pertanian sekaligus mencapai swasembada pangan nasional. Menurutnya, kehadiran petani milenial yang memanfaatkan teknologi mampu menggerakkan ekonomi desa.

“Petani milenial adalah kunci. Jika mereka turun ke sawah dengan teknologi dan pendapatan menjanjikan, desa akan bergerak dan ekonomi tumbuh,” ujar Amran, Selasa (28/10/2025).

Petani muda saat ini perlu dibekali keterampilan teknis dan manajerial agar mampu menghasilkan komoditas berstandar ekspor serta mengembangkan model bisnis pertanian modern.

Langkah Pemprov Jateng memfasilitasi petani muda lewat aplikasi dalam genggaman ini diharapkan bisa menjadi jembatan emas dalam mewujudkan swasembada pangan atau ketahanan pangan di Jawa Tengah.

Lewat aplikasi JNN, petani milenial bisa merasakan langsung kehadiran Pemprov Jawa Tengah, sekaligus dicarikan penyelesaian masalah. Sesuai dengan komitmen Ahmad Luthfi-Tak Yasin yaitu Jateng Ngopeni (melayani) dan Ngelakoni (memberikan solusi atas masalah masyarakat). (*)