Dana Desa Menyusut, Desa di Sukoharjo Andalkan PAD dan Pangkas Program

Ringkasan Berita:

• Pagu dana desa di Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 turun signifikan hingga 60–80 persen dibanding 2025.
• Penurunan dana desa berdampak pada pembangunan. 
• Sejumlah desa menyiapkan antisipasi. Desa Pranan mengoptimalkan BUMDes untuk menambah PAD, sementara Desa Wonorejo terpaksa membatalkan banyak program infrastruktur dan pemberdayaan akibat dana desa 2026 yang turun dari Rp1,4 miliar menjadi sekitar Rp300 juta.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pagu penerimaan dana desa di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunannya mencapai 60 hingga 80 persen dari total dana desa yang diterima masing-masing desa pada 2025.

Pada 2025 lalu, setiap desa di Sukoharjo menerima dana desa di kisaran Rp800 juta hingga Rp1 miliar.

Namun, berbeda pada tahun 2026, nominal tersebut menyusut drastis.

Berdasarkan data yang diterima TribunSolo.com, penurunan paling tajam dialami Desa Cemani, Kecamatan Grogol.

Pada 2025, Desa Cemani tercatat sebagai penerima dana desa tertinggi di Sukoharjo dengan nilai lebih dari Rp2 miliar.

Sementara pada 2026, desa tersebut hanya menerima dana desa sebesar Rp373 juta.

Artinya, terjadi penurunan hingga sekitar 82 persen dibandingkan tahun lalu.

Penurunan dana desa juga dirasakan Desa Pranan.

Kepala Desa Pranan, Sarjanto, mengatakan pada 2025 desanya menerima dana desa sebesar Rp903 juta.

Namun pada 2026, jumlah tersebut turun menjadi Rp831 juta dan masih harus dikurangi alokasi pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp500 juta.

“Sehingga dana yang bisa dikelola desa tinggal sekitar Rp331 juta. Turunnya lumayan signifikan,” kata Sarjanto, Senin (12/1/2026).

Ia mengungkapkan keterbatasan anggaran tersebut bakal berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Pasalnya, dana Rp331 juta itu sudah memiliki petunjuk penggunaan dari pemerintah pusat untuk program prioritas, sehingga tidak dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur umum.