Dana Desa Menyusut, Desa di Sukoharjo Andalkan PAD dan Pangkas Program

“Untuk infrastruktur otomatis tidak kebagian, kecuali yang berkaitan dengan kewajiban seperti padat karya tunai (PKT). Jadi kami hanya melaksanakan kegiatan yang benar-benar prioritas,” jelasnya.

Meski demikian, Sarjanto menyebut dampak penurunan dana desa di Pranan tidak terlalu signifikan.

Baca juga: Belum Ada Tersangka, Kasus Penyelewengan Dana Desa Jeruk Boyolali Masih Tahap Penyelidikan

Menurutnya, sebagian besar infrastruktur desa telah dibangun dalam tujuh tahun terakhir.

“Alhamdulillah, infrastruktur di Desa Pranan sudah relatif tercukupi. Dengan efisiensi anggaran ini tidak terlalu berdampak besar,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Desa Pranan telah menyiapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Beberapa unit usaha telah berjalan, seperti dapur SPPG, layanan internet desa dengan lebih dari 350 sambungan rumah, serta rencana peluncuran pasar desa pada 2026.

“Semua itu kami siapkan untuk menambah PAD desa,” tambahnya.

Terpaksa Batalkan Program

Sementara itu, hal serupa juga dirasakan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Yusuf Aziz Rahma.

Ia mengungkapkan dana desa yang diterima Wonorejo pada 2026 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, Desa Wonorejo menerima dana desa sekitar Rp1,4 miliar, terdiri dari dana desa Rp1,2 miliar dan alokasi kinerja Rp200 juta.

Namun pada 2026, desa tersebut hanya menerima dana desa sekitar Rp300 juta.

“Banyak program desa yang terpaksa dicancel tahun ini. Sebagian besar infrastruktur publik dan pertanian. Pembangunan infrastruktur akan melambat karena tidak ada plot anggarannya, belum lagi program pemberdayaan masyarakat yang sudah dirancang sejak tahun lalu,” ujar Yusuf.

Penurunan dana desa tidak hanya terjadi di Sukoharjo, melainkan dialami seluruh desa di Indonesia.

Hal ini disebabkan adanya penurunan total anggaran dana desa dari sekitar Rp70 triliun pada 2025 menjadi Rp60 triliun pada 2026. (*)