Ada Sekolah Tolak Terima Makan Bergizi Gratis, DPRD Solo : Tak Masalah Bukan Program Wajib

Sugeng juga mendorong peningkatan transparansi dan pengawasan sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

“Kalau dapurnya terstandar, masyarakat akan merasa aman. Jadi tidak ada alasan untuk takut,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Solo berencana meninjau langsung dapur-dapur penyedia MBG di Kota Solo dalam waktu dekat.

“Meski ini program nasional, karena dijalankan di tingkat kota, kami sudah membicarakan di Komisi. Nanti akan kita lihat untuk dapurnya. Jadwalnya menyusul, apakah bisa disela-sela kegiatan kita ada waktu untuk melihat dapur SPPG,” ujar Sugeng.

Terkait penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sugeng menyebut bahwa sekolah tersebut telah menjalankan program serupa selama 10 tahun terakhir.

Ia menilai langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang tergolong mampu.

“Pilihannya terbuka. Sekolah boleh menerima, boleh juga tidak. Tapi jangan sampai keputusan itu merugikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutup Sugeng.

Baca juga: SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Dapat Dukungan Penuh Wali Murid

Pelaksanaan program MBG menuai sorotan besar.

Seperti diketahui, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terbukti lalai dalam menyajikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga menyebabkan keracunan penerima MBG.

Keracunan MBG kembali terjadi.

Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, yang diduga kuat disebabkan oleh saus kedaluwarsa yang dicampur dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait hal ini, Nanik memastikan bahwa penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN.

Dia bilang, tidak hanya kasus di Sulbar saja, penghentian operasional sementara dapur SPPG juga dilakukan di semua dapur SPPG yang terindikasi menimbulkan masalah.

Penghentian itu dilakukan hingga investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

Untuk mengantisipasi kasus serupa berulang terjadi, BGN mengimbau agar dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dari dinas kesehatan setempat.

(*)