Suksesi Tahta Keraton Surakarta, Gusti Nino Serukan Tak Ada Dualisme dan Perpecahan

“Itu nanti yang menentukan tetap hak raja atau keputusan keluarga besar. Saya juga tidak tahu apakah almarhum sempat membuat surat wasiat atau testimoni sebelumnya kepada istrinya atau anak-anaknya. Kita tunggu saja nanti,” imbuhnya.

Sosok Paling Berpeluang

Dari sisi administratif pemerintahan, Gusti Nino mengingatkan bahwa masih ada nama Mahamenteri Keraton, KGPHPA Tedjowulan, yang pernah memiliki keabsahan hukum dari Kementerian Dalam Negeri saat terjadi dualisme kepemimpinan di Keraton Surakarta beberapa tahun silam.

“Dari sisi pemerintah, sebenarnya masih ada Mahamenteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPHPA Tedjowulan yang dulu memegang surat Kemendagri nomor empat puluh sekian. Saat itu muncul perjanjian dua raja, di mana Hangabei tetap menjadi raja, dan Tedjowulan sebagai hamentri atau wakil raja. Tapi kenyataannya peran itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” papar Gusti Nino.

Ke depan, proses penentuan Pakubuwono XIV akan dibahas melalui musyawarah antara keluarga besar, pihak Tedjowulan, permaisuri Kanjeng Ratu Asih, para sesepuh, dan dewan adat keraton.

Dalam hal ini, nama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purboyo, putra dari Kanjeng Ratu Asih Winarni, disebut memiliki peluang besar untuk menjadi penerus.

“Sementara beliau sudah mengangkat permaisurinya, Kanjeng Ratu Asih, dan anaknya adalah Purboyo. Jadi nanti kita tunggu bagaimana hasil musyawarah antara Tedjowulan, istri Sinuhun, Hangabei, lembaga dewan adat, dan para sesepuh,” tutup Gusti Nino.

(*)