Di Solo, Jokowi Tanggapi Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto : Ada yang Tidak Setuju Itu Hal Biasa

Ringkasan Berita:

• Jokowi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto, menilai jasanya besar bagi negara
• Ia menegaskan proses pemberian gelar dilakukan oleh tim ahli dengan pertimbangan matang
• Menanggapi penolakan publik, Jokowi menyebut perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam negara demokrasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.

Ia menilai perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah hal wajar dalam negara demokrasi.

“Ya biasa dalam negara demokrasi ada yang setuju ada yang tidak setuju. Tapi yang jelas ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan yang kita semua harus menghargai. Sangat baik (mikul dhuwur mendhem jero),” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya, Kamis (6/11/2025).

Menurut Jokowi, Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, sebagaimana halnya para pemimpin lainnya.

“Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa setiap pemimpin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Namun, penghargaan atas jasa yang telah diberikan tetap layak diberikan.

“Dan kita semua harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan,” jelasnya.

Jokowi juga menekankan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional telah melalui kajian dan pertimbangan dari para ahli.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” tuturnya.

Jokowi berharap masyarakat dapat menghormati jasa dan kontribusi Soeharto selama memimpin Indonesia.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto bagi bangsa dan negara,” tandasnya.

Baca juga: Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Soeharto : Penolakan PCNU Karanganyar hingga Dukungan Jokowi

Gelar Pahlawan Soeharto

Isu gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mencuat kembali menjelang Hari Pahlawan 10 November 2025, memicu perdebatan publik dan respons beragam dari berbagai kalangan.

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, bersama sembilan tokoh lainnya pada 10 November 2025.

Namun, keputusan ini menuai kontroversi. 

Penolakan muncul dari aktivis HAM dan masyarakat sipil yang menyoroti rekam jejak Soeharto dalam pelanggaran HAM, seperti tragedi 1965, Pulau Buru, dan kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu, kelompok pendukung seperti Tim Hukum Merah Putih menyatakan bahwa jasa Soeharto sebagai Bapak Pembangunan layak diapresiasi dengan gelar Pahlawan Nasional.

Kini Soeharto resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini menambah daftar tokoh nasional yang diakui atas jasa luar biasa bagi bangsa, namun juga memicu perdebatan publik terkait rekam jejak Soeharto selama memimpin Indonesia.

(*)