Di Solo, Jokowi Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto, Singgung Jasa bagi Negara

Ringkasan Berita:

• Jokowi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, menilai ia memiliki jasa besar bagi negara meski setiap pemimpin punya kekurangan.
• Ia menegaskan gelar tersebut diberikan melalui proses dan pertimbangan para ahli serta tim resmi.
• Jokowi menilai pro-kontra adalah hal wajar dalam demokrasi, namun masyarakat diminta menghargai jasa Soeharto.

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemberian gelar jasa untuk Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menurut Jokowi , Soeharto memiliki jasa besar untuk negara.

“Setiap pemimpin baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara,” ungkap Jokowi, saat ditemui di kediamannya Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Aktivis Karanganyar: Harus Dikaji dengan Hati-hati!

Ia mengakui setiap pemimpin negara memiliki kekurangan.

Namun, menurutnya penghargaan atas jasa yang sudah ia lakukan untuk negara penting untuk dilakukan.

“Dan kita semua harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan,” jelasnya.

Apalagi pemberian gelar jasa ini telah melalui berbagai pertimbangan dari pakar yang ahli di bidangnya.

Baca juga: Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Soeharto, eks Bupati Karanganyar : Jangan Lihat Masa Lalu

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” tuturnya.

Menurut Jokowi, masyarakat Indonesia bisa menghormati peran dan jasa atas apa yang dilakukan selama Presiden Soeharto memimpin.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Sejumlah pihak menyerukan penolakan atas pemberian gelar jasa ini.

Namun, Jokowi berpendapat hal semacam itu biasa dalam demokrasi.

“Ya biasa dalam negara demokrasi ada yang setuju ada yang tidak setuju. Tapi yang jelas ada timnya para pakar yang juga memiliki pertimbangan yang kita semua harus menghargai. Sangat baik (mikul dhuwur mendhem jero),” terangnya.

(*)