PCNU Karanganyar Tolak Rencana Gelar Pahlawan untuk Soeharto : Tak Semua Tokoh Layak

Ringkasan Berita:

• Gus Mus menyatakan keberatan atas rencana pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
• PCNU Karanganyar menyatakan sikap tegak lurus mengikuti kebijakan PBNU terkait penolakan tersebut
• Ketua PCNU Karanganyar menilai kontribusi tiap tokoh penting, namun tidak semua layak diberi gelar pahlawan oleh negara

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, menyatakan keberatan terhadap rencana Pemerintah Republik Indonesia yang akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Sikap tersebut mendapat dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan akan mengikuti kebijakan PBNU secara organisatoris.

Hal itu disampaikan Ketua PCNU Karanganyar, KH Nuril Huda, pada Minggu (9/11/2025).

"Urusan usulan gelar Pahlawan kepada Bapak Soeharto, kami secara organisatoris tegak lurus mengikuti sikap dan kebijakan PBNU," kata Nuril.

Ia menambahkan bahwa setiap tokoh memiliki kontribusi dalam memajukan bangsa.

Namun, menurutnya, tidak semua tokoh layak diberi gelar Pahlawan Nasional.

"Secara pribadi saya yakin setiap orang telah berkontribusi untuk kemajuan negeri ini, meski di sisi lain juga punya kekurangan, sehingga tak semua harus dilabeli pahlawan oleh negara," ungkapnya.

Baca juga: Di Solo, Jokowi Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto, Singgung Jasa bagi Negara

Gelar Pahlawan Soeharto

Isu gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mencuat kembali menjelang Hari Pahlawan 10 November 2025, memicu perdebatan publik dan respons beragam dari berbagai kalangan.

Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, bersama sembilan tokoh lainnya pada 10 November 2025.

Namun, keputusan ini menuai kontroversi. Penolakan datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), yang menyatakan keberatan atas pemberian gelar tersebut.

Penolakan juga muncul dari aktivis HAM dan masyarakat sipil yang menyoroti rekam jejak Soeharto dalam pelanggaran HAM, seperti tragedi 1965, Pulau Buru, dan kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu, kelompok pendukung seperti Tim Hukum Merah Putih menyatakan bahwa jasa Soeharto sebagai Bapak Pembangunan layak diapresiasi dengan gelar Pahlawan Nasional.

(*)