Polemik Bajaj Maxride di Solo, Dishub Tegaskan Harus Urus Izin, Tak Bisa Disamakan Ojol Roda Dua

“Sampai dengan saat ini mereka nggak ada ijin. Dari awal kita sudah memberikan surat ke wali kota untuk berdialog. Aksi ini bentuk kekecewaan kita pemerintah tidak segera merespon. Makanya kita lakukan aksi,” ungkapnya.

Ramadhan menegaskan, SE yang ada saat ini tidak cukup kuat sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi.

Menurutnya, Pemerintah Kota Solo perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan dasar hukum yang lebih kuat.

“Karena SE tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk memberikan sanksi. Tapi kalau begitu SK turun pelarangan pemerintah nggak bisa main-main dengan aturan. Kalau pun melanggar bisa PTUN,” jelasnya.

Ramadhan juga menekankan agar SK diterbitkan secara spesifik terkait pengoperasian Bajaj Maxride yang menggunakan aplikasi dalam menarik penumpang.

“Melarang kendaraan roda tiga bajaj maxride sebagai angkutan umum di Kota Surakarta. Bajaj Maxride. Kalau di aturan regulasi roda tiga boleh dipakai sebagai angkutan umum dengan catatan dapat ijin dari pemerintah kota/kabupaten,” tambah Ramadhan. (*)