Pemkab Sukoharjo Diskusi dengan Pemkab Lombok, NTB, dan Sumenep Soal Perda Cadangan Pangan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mendapat kunjungan kerja (Kunker) dari Pemkab Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumenep, Jumat (27/9/2019).

Menurut Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Sukoharjo, Ade Miftah kedatangan mereka untuk mendiskusikan pengenai Peraturan Daerah (Perda) cadangan pangan.

Yang mana Pemkab Lombok, NTB, dan Sumenep dalam waktu dekat ini akan membuat Perda Cadangan Pangan.

"Di Kabupaten Sukoharjo, sejak tahun 2016 sudah ada Perdanya, yaitu pada Perda nomor 13 tahun 2016 tentang cadangan pangan Kabupaten Sukoharjo," katanya.

Perda tersebut merupakan amanat dari Peraturan Perundangan (PP) nomor 15 tahun 2015 tentang penyediaan cadangan pamgan di Kabupaten/kota.

• Disdikpora Yogyakarta Tanggapi Edaran soal Ajakan Aksi untuk Pelajar SMA/SMK

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian bencana, gizi buruk, kerawanan panganan, dan hal2 mendesak lainnya terkait pangan.

"Jadi kalau ada cadangan pangan, kan tidak mengkhawatirkan."

"Sehingga masyarakat tidak memakan makanan yang tidak layak," jelasnya.

Namun saat ini, gudang cadangan pangan yang dimiliki Pemkab Sukoharjo tidak terisi sejak tahun 2018.

Hal ini dikarenakan surplus panen yang didapatkan Kabupaten Sukoharjo, sehingga stok beras melimpah.

"Cadangan pangannya berupa Gabah, yang nanti di proses menjadi beras."

"Kita baru sekali mengisi cadangan pangan kita di tahun 2017, sehingga gudang cadangan pangan kita di Desa Mandan kosong sejak 2018," imbuhnya.

Ade mengatakan, dengan surplus panen persawahan yang didapatkan, akan sia-sia jika mengisi gudang cadangan beras.

"Jika kita adakan lagi, nanti kita gak kepakai."

• Soal Motor Dinas Baru di Kabupaten Sukoharjo, Gerindra Sukoharjo: Kinerja Juga Harus Meningkat

• Kecewa Dandhy Dwi Laksono Ditangkap, Ernest Prakasa: Waktunya Lagi Kurang Tepat

"Meski demikian tidak ada masalah, karena ini kita surplus panen," ungkapnya.

Meski demikian, Pemkab Sukoharjo terus menjalankan program lubung pangan dibeberapa Desa, yang digerakan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Gapoktan sendiri mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah dan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) sebesar Rp 160 juta.

"Gapoktan diberi bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 160 juta, dengan rincian Rp 100 juta untuk modal dan Rp 60 juta untuk operasional."

Dengan bantuan twrsebut, Gapoktan memiliki target untuk menghasilakan 50 ton beras dengan harga Rp 8.800/kg.

"Dengan harga normal beras Rp 12 ribu/kilo, kita masih bisa menjual Rp 8.800/kilo, hal ini untuk mengendalikan inflasi agar harga beras tidak melambung tinggu" pungkasnya. (*)