Pilkada Sukoharjo 2020

Bawaslu Sukoharjo Ingatkan Mutasi Jabatan Jelang Pilkada 2020

Bawaslu menilai, mutasi jabatan ini rentan mengandung unsur politik, jelang memasuki tahapan Pilkada 2020.

Bawaslu Sukoharjo Ingatkan Mutasi Jabatan Jelang Pilkada 2020
TribunSolo.com/Agil Tri
Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto saat konfrensi pers di Rumah Makan Embun Pagi, Rabu (18/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menjelang penetapan pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo mengingatkan soal isu mutasi atau penggantian pejabat.

Bawaslu menilai, mutasi jabatan ini rentan mengandung unsur politik, jelang memasuki tahapan Pilkada 2020.

Menurut Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran, Rochmad Basuki, pihaknya telah mengirimkan surat imbauan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada 31 Desember 2019 yang lalu.

Hal itu sebagai upaya pencegahan potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi.

Pilkada Sukoharjo 2020 : Golkar Masih Malu-malu Mantapkan Koalisi dengan PDIP

Meskipun pada Senin (6/1/2020) kemarin, Pemkab Sukoharjo, baru saja melakukan pelantikan 155 penjabat, Bawaslu menilai itu masih hal yang sah.

"Aturannya 6 bulan sebelum penetapan calon, yang mana penetapan calon dilakukan pada 8 Juli 2019."

"Pelantikan itu pada 6 Januari, sementara batas akhir melakukan pelantikan pada 7 Januari," katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (9/1/2020).

Sebagaimana hal tersebut tertuang pada lampiran Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa penetapan pasangan calon ditetapkan 8 Juli 2020.

Optimistis Menang di Pilkada Sukoharjo 2020, PDI-P: Mau Dua atau Tiga Poros, Kita Tidak Masalah

Sehingga, jika dihitung mundur 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka mulai 8 Januari 2020.

Mengenai batas waktu penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah telah diatur tegas pada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Meskipun aturan tersebut sangat melekat pada Pilkada yang bakal mengusung calon petahana, sementara di Sukoharjo, Bupati saat ini Wardoyo Wijaya sudah menjabat dua periode.

Jelang Pilkada Solo 2020, Purnomo Simpan Tenaga, Gibran Terus Gas Poll

Rahmad mengatakan, dalam bursa bakan Cabup, yang mendaftar ada nama Wakil Bupati, Purwadi yang turut maju.

"Di Sukoharjo tetap melekat, karena Wakil Bupati juga ikut maju."

"Kalau terkait Sekda yang maju, aturannya tidak menyebutkan itu, tapi secara etika ada mungkin unsurnya," tutupnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved