Proyek Jalur Lingkar Sukoharjo
JLT Sukoharjo Diyakini Dukung Kawasan Industri, Tetapi Warga Berharap Pemkab Teliti Dampaknya
Pemkab Sukoharjo meyakini adanya Jalur Lingkar Timur (JLT) akan mendukung industri di kawasan Sukoharjo bagian timur.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Asep Abdullah Rowi
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO -- Pemkab Sukoharjo meyakini adanya Jalur Lingkar Timur (JLT) akan mendukung industri di kawasan Sukoharjo bagian timur.
Mengingat JLT akan menghubungkuan empat Kecamatan, yakni Mojolaban, Polokarto, Bendosari dan Nguter.
Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Sukoharjo, Sri Hartati,
mengatakan Pemkab menawarkan Desa Mojorejo dan Manisharjo, Bendosari kepada investor asing untuk menjadi kawasan industri.
Wilayah Bendosari merupakan kawasan industri sesuai revisi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disahkan pada awal 2018.
"Investasi tetap difokuskan di zona industri Nguter yang diperluas ke wilayah Bendosari dan Polokarto dari 345 hektare menjadi 550 hektare," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (9/1/2019).
Saat ini di Kawasan Nguter terdapat dua pabrik besar yaitu PT RUM dan PT Delta Merlin.
• Begini Rencana Pembangunan Jalur Lingkar Timur di Sukoharjo yang Telan Anggaran Rp 300 Miliar
• Jalur Lingkar Timur Sukoharjo Disebut akan Permudah Akses di Kawasan Industri Nguter dan Bendosari
Harus Lihat Dampak
Salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Mertan, Bendosari, Feri Kurniawan menyambut baik pembangunan JLT ini.
Namun dia menilai, Pemkab Sukoharjo juga harus tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya, seperti masalah industri.
"Dampak baik semua tentu senang dengan terbukanya lapangan pekerjaan dan kehidupan yang meningkat, tapi pemerintah juga harus teliti dalam memilih investor," katanya.
Dia tidak ingin, kasus seperti PT RUM, yang menurutnya menjadi masalah lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar terjadi lagi.
"Kawasan industri yang direncanakan tentu baik jika dikelola dengan baik, namun kenyataan berkata tidak demikian," aku dia.
"Kasus RUM adalah contohnya dimana pemerintah mengabaikan dampak lingkungan, kesehatan, maupun sosial," jelasnya.
• Pembangunan Jalur Lingkar Timur Molor, Pembebasan Lahan yang Lama Disebut Jadi Penyebab
• DED Flyover Kartasura Rampung, Pemkab Sukoharjo Tunggu Keputusan Pembangunan dari Pemerintah Pusat
Kader Muhammdiyah Sukoharjo itu juga ingin agar proyek dikerjakan selalu diawasai agar tidak di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.