Demo Buruh PT Tyfountex Kartasura Minta Gaji & THR Dibubarkan : Mau Masak Apa karena Tak Gajian?

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono Puji Santoso

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Ratusan buruh gagal menggelar demo untuk menuntut sejumlah hal di PT Tyfountex yang berada di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (11/6/2020).

Di antaranya gaji, tunjangan hari raya (THR), angsuran pesangon hingga jaminan hari tua (JHT).

Namun, niat untuk menyampaikan aspirasi depan pintu gerbang pabrik garmen itu sirna saat gabungan petugas dari Polri, TNI dan Satpol PP menghadang kaum buruh di sejumlah titik.

• Ini Alasan Polres Sukoharjo Bubarkan Demo Buruh PT Tyfountek Indonesia

• Tuntut Pembayaran Gaji, Ratusan Karywan PT Tyfountex Demo, KSPN: Nilai Surat Kesepakatan Cacat

Terlebih saat mendatangi pabrik tempat dia bekerja, para buruh menggunakan seragam kebanggaannya putih-biru yang melekat di badannya.

Saat petugas meminta buruh melakukan pembubaran dan meminta agar para pulang hingga bertemu keluarga saja.

Suara dari balik kerumunan terdengar cukup memperihatinkan, sembari berlalu tak kuasa menerima kenyataan untuk pulang karena masih pandemi Corona.

"Ayo ibu pulang ketemu keluarga masak di rumah," kata petugas dengan nada cukup terdengar jelas.

Tampa pikir panjang, ada balasan buruh sembari mencoba mempertahankan niatnya untuk menyampaikan tuntutannya.

"Arep masak opo Pak, wong ora bayaran (mau masak apa karena tak gajian)," kata buruh dengan nada gemetar.

Buruh PT Tyfountex, Nia mengatakan, mereka menggelar unjuk rasa lantaran sampai saat ini belum menerima gaji.

"Kami belum gajian, mau minta hak kami," tutur dia menekanakan.

Alhasil sebelum menggelar demo di depan pabrik, pada pukul 09.30 WIB mereka terpaksa balik kanan alias pulang.

• Buruh PT Tyfontex Sukoharjo Hendak Gelar Unjuk Rasa, Polisi Minta Massa Bubar

• Ingat Karyawan PT Sritex yang Ngaku Dibegal Rp 2,7 juta? Kini Ia Mendekam di Penjara, Kok Bisa?

Alasan Polisi Membubarkan Demo

Saat dikonfirmasi, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yugo Pamungkas menuturkan, pembubaran itu terpaksa dilakukan karena mengacu pada surat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo pada Rabu (10/6/2020).

"Gugus Tugas telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait agar menyampaikan pendapat di muka umum tidak dalam bentuk kegiatan yang menjadi berkumpulnya massa," katanya.