Bupati Yuni Yakini, Tak Ada Tenaga Kesehatan di Sragen yang Tolak Disuntik Vaksin Covid-19

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rahmat Jiwandono

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati meyakini ribuan tenaga kesehatan (nakes) mau menjalani vaksin Covid-19.

Kini, Pemkab Sragen sedang gencar melakukan sosialisasi terkait vaksin bagi nakes.

"Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berkeliling untuk sosialisasi vaksin Covid-19," kata dia kepada TribunSolo.com pada Rabu (6/1/2021).

Yuni optimistis sebanyak 5.996 nakes yang ada di Sragen mau diberi vaksin.

Baca juga: Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19 Bakal Didenda Rp 5 Juta, Wagub DKI: Tadinya Ada Wacana Dipenjara

Baca juga: IDI Solo Pastikan Anggotanya Jawab SMS Blast Peserta Vaksinasi Covid-19, Selalu Update Data

"Insya Allah tidak ada nakes yang menolak divaksin," tegasnya.

Ia menyatakan, nakes merupakan kelompok pertama penerima vaksin.

"Yang diutamakan adalah nakes di puskesmas, kemudian baru nakes di RSUD dan rumah sakit umum," kata dia.

Kepala Dinkes Sragen Hargiyanto memastikan sebanyak 1.779 vaksin sedang dalam proses pengiriman.

"Sedang diproses pengirimannya dari Pemprov Jawa Tengah," ujarnya.

Pelaksanaan vaksinasi Sinovac di Sragen akan dimulai pada 14 Januari hingga April 2021.

"Vaksinasinya selama empat bulan," katanya. 

RS Layani Covid-19 Penuh

Kondisi ruangan untuk bangsal isolasi pasien Covid-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen mengkhawatirkan. 

Pasalnya dari 80 bed atau tempat tidur pasien, tinggal 2 yang masih kosong.

Dirut RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, Didik Haryanto menjelaskan, 80 tempat tidur memang tidak bisa terisi sepenuhnya.

Hingga kini, ada 76 hingga 78 bed yang sudah ditempati pasien Covid-19.

Baca juga: Jika Kondisi Memburuk, RSUD Bung Karno Solo Siapkan Sejumlah Lantai, Disulap Jadi Bangsal Covid-19

Baca juga: Overload, Pasien Covid-19 di RS UNS Solo Pun Harus Antre dan Tunggu Kamar Kosong, Begini Kondisinya

"Sebab untuk bisa menempatkan pasien di sana harus dibedakan berdasar statusnya," katanya kepada TribunSolo.com, Rabu (6/1/2021).

Artinya, yang diutamakan adalah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Itu prioritas pertama," jelasnya.

Kedua, yang bisa menggunakan tempat itu ialah orang yang hasil rapid tesnya reaktif.

Ketiga, bagi orang yang suspek Covid-19, ditempatkan di tempat lain.

"Sehingga ketiga status pasien Covid-19 ini tidak bisa dirawat dalam satu ruangan. Itu penyebab kenapa ruangannya tidak bisa penuh," papar dia.

Dengan demikian, meski dirawat di rumah sakit yang sama, pasien Covid-19 kerap berpindah-pindah tempat tergantung pada statusnya. 

Kondisi RSUD Bung Karno

RSUD Bung Karno mempersiapkan kemungkinan terburuk jika kasus Covid-19 di Kota Solo semakin memburuk.

Direktur RSUD Bung Karno, Wahyu Indianto mengatakan, pasalnya saat ini sebanyak 35 dari 58 tempat tidur telah terisi pasian Covid-19.

"Kondisinya kami masih mampu melayani. Saat ini mampu menampung 58 pasien," kata Wahyu kepada TribunSolo.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Overload, Pasien Covid-19 di RS UNS Solo Pun Harus Antre dan Tunggu Kamar Kosong, Begini Kondisinya

Baca juga: Kondisi Corona di Solo Mengkhawatirkan, Rumah Sakit Penuh, Pasien Covid-19 Pun Harus Antre

"Hari ini tempat tidur yang terisi sudah kira-kira 35 sampai 40 tempat tidur," tambahnya.

Tempat tidur tersebut, sambung Wahyu, digunakan untuk merawat pasien Covid-19 bergejala ringan hingga sedang.

Bila bergejala berat, pasien akan langsung dirujuk ke RSUD Dr Moewardi untuk mendapat penanganan lanjutan.

Wahyu mengungkapkan satu lantai telah disiapkan bila tempat tidur pasien Covid-19 di RSUD Bung Karno mencapai outbreak atau penuh.

Selama ini, tempat tidur pasien Covid-19 disiapkan di lantai 5 RSUD Bung Karno.

Bila menilik data Covid-19 Kota Solo, total kasus pasien positif sudah mencapai 5.267 kasus.

Rinciannya, 3.506 pulang/sembuh, 1.201 isolasi mandiri, 286 perawatan, dan 274 meninggal dunia.

"Bila kondisi memburuk kita mempersiapkan lantai 6," ungkap Wahyu.

"Itu bisa menampung kurang lebih 20 pasien," tambahnya.

Baca juga: Jadi Calon Dokter, Nicholas Sean Anak Ahok Banjir Ucapan Selamat setelah Pamer Momen Sidang Skripsi

Baca juga: Tahap Awal Vaksinasi Covid-19 Sasar Nakes, Ikatan Dokter Solo : Keputusan Pribadi Masing-masing

RS UNS Penuh

RS UNS Solo yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo kuwalahan menampung pasien Covid-19.

Juru Bicara Satgas Covid-19 RS UNS, Tonang Dwi Ardyanto mengungkapkan, kenyataam itu terjadi lantaran kapasitas ruangan untuk merawat pasien Covid-19 sudah penuh.

"Sama seperti di beberapa RS rujukan daerah lain, kami (RS UNS) juga penuh," ungkapnya kepada TribunSolo.com, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Jangan Khawatir, Ikatan Dokter di Solo Pastikan Tak Ada Nakes yang Terlewatkan Dapat Vaksin Covid-19

Baca juga: Di Tengah Varian Baru Covid-19, UNS Solo Bakal Kuliah Tatap Muka Januari 2021, Bertahap & Bersyarat

Bahkan, sambung Tonang, para pasien Covid-19 harus mengantre kamar kosong untuk mendapatkan ruangan.

"Pasien covid-19 sampai harus antre di IGD covid (terpisah dari IGD non Covid-19) untuk menunggu ada kamar yang kosong," paparnya.

Pihaknya pun melakukan langkah antisipasi agar pasien Covid-19 tetap tertangani meski kapasitas ruangan kian menipis.

"Untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan-sedang kalau bisa ditahan di penampungan milik Pemda," ujarnya.

"Jadi mengurangi aliran yang ke RS," pungkasnya.

Tonang pun berharap Pemkot Solo terus menopang keberadaan RS rujukan seperti RS UNS mengingat angka Covid-19 di Solo Raya belum juga surut.

"Pemkot sudah bagus melangkah, ada penampungan, ada RS milik Pemkot dijadikan RS khusus Covid-19," katanya

"Kalau tidak ada langkah itu, bisa lebih berat lagi kondisinya," tegasnya.

Efek Samping Vaksin

Setelah diberikan vaksin Covid-19 Sinovac akan muncul efek seperti pegal-pegal dan demam.

Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Seperti diketahui, proses vaksinasi covid 19 sebentar lagi akan dilakukan di Indonesia. Menkes menyatakan, proses tersebut akan mulai dilakukan pada Rabu(13/1/2021).

Selain itu, nantinya Presiden Joko Widodo akan mengawali proses vaksinasi perdana beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju dan pejabat di tingkat pemerintah pusat.

Baca juga: Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Tak Disuntik Vaksin Covid-19 Tahap Pertama, Ini Alasannya

Baca juga: Tahap Awal Vaksinasi di Klaten, Sasar 6.779 Tenaga Kesehatan : Mereka Paling Rawan Terpapar Covid-19

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Solo, Pemkot Siapkan Lokasi Penyimpanan Vaksin Sinovac : Sesuai Standard

"Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu (13/1/2021) minggu depan di Jakarta oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Menkes Budi.

Selanjutnya vaksinasi di daerah pada hari berikutnya secara serentak, dengan prioritas tenaga kesehatan.

Budi berharap, kepala daerah dapat turun untuk melihat proses vaksinasi pada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat," ujarnya.

Menkes mengatakan, efek yang dirasakan usai seseorang diberikan vaksin adalah pegal-pegal dan demam.

Karena itu, Budi menyebut efek samping tersebut perlu menjadi perhatian kepala daerah. Ia pun meminta tenaga kesehatan tidak disuntik vaksin dalam satu waktu.

"Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegal sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu Puskesmas."

"Misalnya ada 4 perawat, jangan sampai di hari yang sama kita vaksin semua, kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk 2 orang," ujar Menkes.

Menkes Budi juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.

"Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14 - 15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi 2 tahap," ujar Menkes.

Kepala daerah juga diminta untuk memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan "mampu vaksin" yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Sebelumnya, Indonesia memilih vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi Covid-19. Sebanyak 181 juta orang penduduk akan mendapat dua dosis vaksin secara bertahap dalam kurun 3,5 tahun.

Meski vaksinasi akan segera dimulai, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) belum diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dinyatakan Aman

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan uji klinis terhadap vaksin Sinovac.

BPOM sudah memeroleh dua data setelah dua bulan penyuntikan vaksin, yakni data immunogenitas dan efikasi.

Data ini bisa menepis keraguan masyarakat dalam menerima vaksin.

"Dari data keamanan, vaksin ini sudah cukup aman. Tidak ada kejadian efek samping serius yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan vaksin ini."

Baca juga: Daftar Provinsi di Indonesia yang Sudah Terima Vaksin Covid-19, Lengkap Rincian Jumlah Dosisnya

Baca juga: Alasan Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan, Meski Belum Dapat Izin dari BPOM

"Sedangkan immunogenitasnya juga sudah menunjukan tingkat pembentukan antibodi yang bagus responsnya dalam tubuh," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia.

Saat ini BPOM masih menunggu sejumlah data uji klinis lainnya. Lucia menyebutkan ada beberapa keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan melakukan uji klinis.

"Bahwa kita mempunyai data uji klinis. Kita punya data pengalaman penggunaan di Indonesia," terang dia.

Kendati begitu, BPOM membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin Covid-19 dari negara lain, guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia. Syaratnya protokol uji klinis negara lain sama dengan Indonesia.

Menurutnya, tidak ada kewajiban melakukan uji klinis di dalam negeri sebelum menggunakan vaksin. Apalagi bila ada negara tetangga yang sudah melakukan uji klinis sebelumnya.

Bahkan, ada beberapa jenis vaksin yang telah digunakan di Indonesia, tanpa melalui uji klinis di Indonesia.

"Ingat, sudah banyak vaksin sebelum pandemi Covid-19, dan hanya sedikit yang melakukan uji klinis di Indonesia. Vaksin influenza, vaksin polio, itu uji klinisnya tidak di Indonesia."

"Meski diproduksi di Bio Farma, tetapi uji klinisnya tidak dilakukan di Indonesia dan secara regulasi memungkinkan," terangnya.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito memastikan pihaknya terus mengawal keamanan dan mutu vaksin Covid-19 baik sebelum dan sesudah vaksin beredar.

Ia mengatakan, sejak kedatangan vaksin di Indonesia pada 6 Desember 2020 (tahap I) dan 31 Desember 2020 (tahap II), Badan POM melakukan sampling dan pengujian vaksin.

Pada proses penerimaan vaksin di bandara, Badan POM juga melakukan pengecekan kesesuaian dokumen serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin CoronaVac di dalam Envirotainer.

Persyaratan lainnya yang penting diperhatikan dalam memastikan kualitas vaksin adalah Lot Release.

Lot release merupakan persyaratan dari World Health Organization (WHO), berupa proses evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Obat setiap negara terhadap hasil uji dan/atau review dokumen mutu lot/batch suatu produk vaksin untuk menjamin mutu setiap lot/batch vaksin tersebut.

“Badan POM telah menerbitkan sertifikat Lot Release terhadap 1,2 juta vaksin CoronaVac yang datang pada tanggal 6 Desember 2020. Pengujian dalam rangka Lot Release ini dilakukan di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,” jelas dia.

Penny menjelaskan, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data hasil uji pre-klinik dan uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun yang dihasilkan dari penggunaan vaksin.

Saat ini, Badan POM masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3 untuk mengonfirmasi khasiat/efikasi vaksin CoronaVac.

"Data-data tersebut diperlukan dalam rangka penerbitan Persetujuan Penggunaan Darurat/Emergency Use Authorization (EUA)," ujar dia.

Untuk menjamin mutu vaksin, ujar Penny, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin, yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac.

“Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, Badan POM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya,” kata Kepala Badan POM.

Aspek lain yang menjadi sasaran pengawalan Badan POM adalah pengawalan mutu vaksin di sepanjang jalur distribusi, mulai keluar dari industri farmasi hingga digunakan dalam pelayanan vaksinasi kepada masyarakat.

Hal ini penting karena vaksin merupakan produk yang rentan mengalami kerusakan jika suhu penyaluran dan penyimpanan tidak sesuai persyaratan, yaitu pada suhu 2°-8°C.

Pengawasan dan pemantauan mutu vaksin ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia terhadap sarana industri, distributor, instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten, atau sarana pelayanan kesehatan.

Sudah Halalkah?

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Muti Arintawati belum bisa menegaskan kehalalan vaksin Sinovac untuk menangkal Covid-19. Menurutnya, masih ada informasi yang perlu dilengkapi.

Muti tidak membeberkan secara detail informasi yang dimaksud. Hanya, kuantitasnya terbilang sedikit karena proses audit sudah rampung.

"Masih ada sedikit informasi yang harus dilengkapi. Sehingga tentunya kami tidak bisa kemudian memberikan kesimpulan. Dan kesimpulan halal tidaknya juga tidak ada di LPPOM, tetapi di Komisi Fatwa (MUI)," ujarnya.

LPPOM MUI memastikan tidak pasif dalam menerima informasi vaksin, tetapi secara intensif melakukan kajian yang dikerjakan auditor LPPOM MUI.

Dia mencontohkan, studi literatur, jurnal, dan keterangan pakar mengenai bahan baku vaksin juga digali.

"Katakan ada sekian banyak asam amino yang digunakan dalam media (pembuatan vaksin)."

"Apakah asam amino memang kita perlu kritisi kehalalannya? Atau, mana asam amino yang dari sisi proses produksinya itu tidak kritis dari sisi kehalalannya," jelasnya.

Keputusan halal atau tidaknya vaksin dari Komisi Fatwa MUI juga tergantung keputusan BPOM.

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan keamanan vaksin yang kini sedang diuji.

"Kalau semua informasi sudah lengkap, MUI tetap menunggu keputusan dari BPOM tentang safety, tentang thoyyib tadi untuk memutuskan kemudian apakah bisa dikeluarkan sertifikat halal atau tidak," ucapnya.

Sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) memutuskan membolehkan penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, meskipun belum mengetahui kadungan zat pada bahan pokok pembuatan vaksin tersebut.

"Statement Kiai Wapres (Wakil Presiden Ma'ruf Amin) menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan pembahasan halal-haramnya," kata Sekretaris LBM PBNU Sarmidi Husna.

Dia berpandangan, pernyataan Ma'ruf dilandaskan atas kegentingan situasi kehidupan akibat dampak Covid-19.

Karena itu, penggunaan vaksin tidak berlabel halal dapat digunakan oleh umat Islam.

Sarmidi menekankan, pemerintah juga perlu meminta organisasi masyarakat Islam lainnya untuk dapat mengikuti pernyataan Ma'ruf, untuk menanggulangi bahaya dan dampak keberlangsubgan hidup akibat pandemi.

Kendati begitu, Sarmidi mengungkapkan, pihaknya telah berupaya mengkaji dan mencari tahu kadar halal dalam bahan dasar pembuatan vaksin.

Salah satunya, meminta penjelasan dari PT Bio Farma.

Catatan Redaksi:

Bersama kita lawan virus corona. Tribunsolo.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. ingat pesan ibu 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Efek Vaksin Sinovac Demam dan Pegal, Menkes Minta Kepala Daerah Fokus Efek Vaksinasi