Aturan PPKM Darurat di Karanganyar, Aktivitas Warga Maksimal Jam 5 Sore: Berlaku 3-20 Juli 2021

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Fristin Intan Sulistyowati

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Bupati Karanganyar Juliyatmono menegaskan keseluruhan aktivitas warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat maksimal pukul 17.00 WIB.

Penerapan ini setelah dilakukannya rapat koordinasi pimpinan daerah atau kota bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (2/7/2021) sore.

PPKM Darurat berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021.

Baca juga: Syarat Lengkap Perjalanan Domestik saat PPKM Darurat 3-20 Juli, Jangan Lupa Siapkan Kartu Vaksin

Baca juga: PPKM Darurat Bikin Mall di Solo Ditutup? Gibran : Tak Sepenuhnya Tutup, Tetap Buka Tapi Ada Aturan

"Kalau daerah lain maksimal jam 8 malam, khusus Karanganyar jam 5 sore, aktivitas semua di luar rumah dihentikan," ujarnya

Dia menambahkan, aturan ini berlaku untuk semua sektor perekonomian dan peribadatan.

"Semua pusat pembelanjaan semua tutup, semua tutup,  nikmati hidup bersama keluarga di Rumah, ditambah membaca kitab suci sesui agama masing-masing bersama keluarga," ujarnnya.

Baca juga: Kapolresta Solo Blak-blakan, Dukung Penurunan Corona Melalui PPKM Darurat, Bahkan Perbanyak Patroli

Saran membaca kitab suci ini agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. 

"Kalau ngeyel keluar, langsung diangkut sama Satgas Covid-19 langsung isolasi mandiri, masih ngeyel kita ambil paksa isolasi terpusat," ujarnnya.

Terkait adanya kesulitan selama PPKM Darurat, Juliyatmono menghimbau untuk melapor ke Satgas Covid-19.

"Akan dibantu Satgas tingkat desa kecamatan di bantu juga, sama petugas lainnya, semua akan dibantu karena kita masih punya empati juga," tegasnya.

PPKM Darurat Solo

Pemerintah Kota(Pemkot) Surakarta mulai besok akan menerapkan PPKM Mikro Darurat, Sabtu (3/7/2021).

Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Surakarta Nomor 067/2083.

Baca juga: Syarat Lengkap Perjalanan Domestik saat PPKM Darurat 3-20 Juli, Jangan Lupa Siapkan Kartu Vaksin

Sejumlah aktivitas masyarakat bakal dibatasi, dengan pemberlakuan jam operasional.

Dalam SE itu, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, untuk Pasar Tradisional atau darurat dibuka dari pukul 05.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Melarang aktivitas Pasar tumpah(tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di luar area pasar tradisional).

Selain itu juga melarang pedagang yang berjualan menggunakan mobil di Pasar Cinderamata dan sekitarnya (area alun –alun utara).

Untuk tempat makan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan / mal hanya menerima pesenan untuk dibawa pulang, dan tidak menerima makan di tempat (dine-in), hingga pukul 20.00 WIB.

Mall ditutup sementara, kecuali Sektor essential dan Sektor kritikal seperti toko obat, supermarket, dan tempat makan sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Waktu operasional kegiatan toko modern dari jam 06.00–20.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Baca juga: Gibran Manut Pusat, Bagi Kepala Daerah yang Tak Terapkan PPKM Darurat Bakal Diberhentikan 3 Bulan

Sementara untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara.

Untuk Kegiatan pernikahan sendiri hanya boleh dihadiri 30 orang ditempat yang disetujui Satgas Covid-19, dengan durasi 2 jam, dan menerapkan protokol kesehatan.

Masyarakat luar Kota Solo yang datang dan menginap di Solo wajib membawa hasil hasil uji negatif swab PCR paling lama 2 x 24.

Termasuk saat menginap di tempat penginapan.

Kegiatan belajar mengajar di Sekolah dilakukan secara daring/ online.

Selama penerapan PPKM Mikro Darurat ini, Pemkot Solo juga bakal mengebut vaksinasi.

"Vaksinasi kita kebut lagi, untuk menekan penyebaran virus Covid-19," Kata Gibran, Kamis (2/7/2021).

Pelayanan publik di Kota Solo juga masih berjalan seperti biasanya.

"Warga solo tidak perlu panik, ini untuk kebaikan dan kesehatan Kota kita. Saya yakin penenanganan Covid-19 bisa ditekan, kita ini dilevel 4," ujarnya.

Gibran Manut Pusat, Ternyata Kepala Daerah yang Tak Terapkan PPKM Darurat Bakal Diberhentikan 3 Bulan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, menyebut Kota Solo akan mengikuti semua aturan PPKM darurat yang diterbitkan pemerintah pusat.

"Pokoknya, kami yang di daerah ini hanya mengamankan kebijakan dari pusat. Kita sampai tanggal 20 melaksanakan PPKM Darurat. Monggo teman-teman media silakan dipelajari SE-nya (aturan dari pusat),"

"Tidak ada tawar menawar (soal aturan). Kita hanya melaksanakan. (Aturan) seragam,"

Gibran hanya berpesan warga Kota Solo tidak panik.

Baca juga: Alasan Gibran Tunda Sekolah Tatap Muka di Solo: Tak Ingin Ada Klaster Corona dari Sekolah 

Baca juga: PPKM Darurat Solo, Pedagang Kuliner Galabo Khawatir Tak Ada Pembeli: Semoga Bisa Bertahan

"Yang jelas warga Kota Solo tidak perlu panik. Ini semua untuk kebaikan kota kita. Untuk kesehatan warga kita, saya yakin kita bisa melalui semua ini dengan baik," ujar Gibran, di Balai Kota Solo, Kamis (1/7/2021).

Soal aturan mall ditutup total, Gibran menyanggah. Menurut Gibran, mall buka. Tapi memang, yang diizinkan buka hanya gerai tertentu.

"Tetap buka. Tapi hanya yang jual makanan, obat, sama supermarket. Itu pun terbatas," ujar Gibran.

Bukan tanpa alasan Gibran manut peraturan pusat, sebab kepala daerah akan dikenakan sanksi diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tidak menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan PPKM mikro pada 3 hingga 20 Juli mendatang.

Pembatasan tersebut akan berlaku pada 122 kabupaten dan kotamadya yang ada di Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sanksi awal itu mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sementara. Jika seorang gubernur, bupati, atau wali kota tak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat, setelah diberikan teguran tertulis.

“Sanksinya teguran dua kali sampai pemberhentian sementara,” ujar Luhut dalam konferensi pers PPKM darurat, Kamis (1/7/2021).

Luhut mengatakan aturan tersebut sesuai pada Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam ayat 1, kepala daerah yang tak melaksanakan program strategis nasional dikenai teguran tertulis.

Sedangkan dalam ayat 2, kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tak mengindahkan teguran.

"Ini peraturan detil akan dikeluarkan Mendagri," imbuh Luhut.

Dijelaskan, keputusan PPKM diambil Jokowi karena kasus Covid-19 meningkat secara drastis dalam sepekan. Presiden kepada Luhut meminta untuk mendengarkan pandangan ahli, dokter, serta pihak lainnya.

Berikut kabupaten kota yang menerapkan PPKM Darurat tersebut yakni:

- Banten
Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang (pandemi level 4). Lalu Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon (pandmei level 3).

- Jawa Barat
Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Karawang, dan Bekasi (pandemi level 4).

Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur. Ciamis. Bogor. Bandung Barat, Bandung (pandemi level 3).

- DKI Jakarta
Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu (pandemi level 4).

- Jawa Tengah
Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, dan Banyumas (pandemi level 4).

Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara (pandmei level 3).

- DI Yogyakarta
Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (pandemi level 4). Serta, Kulon Progo dan Gunungkidul (pandemi level 3).

- Jawa Timur
Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu (pandemi level 4)

Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan (pandemi level 3).

- Bali
Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli (pandemi level 3).

Mall Hingga Tempat Ibadah Ditutup Sementara

Luhut juga menjelaskan aturan PPKM darurat mencakup penutupan mall dan tempat perbelanjaan, work from home (WFH) 100% untuk sektor non esensial, hingga belajar secara daring. Adapun sektor esensial dan kritikal masih diperbolehkan berjalan 100%.

Adapun, sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sementara sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

“Supermarket pasar tradisional toko kelontong, dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat,” kata Luhut.

Kegiatan makan/minum di tempat umum baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

Selain itu, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi.

Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Kemudian, fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

Begitu pula dengan kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan akan ditutup sementara.

Adapun, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin.

Ketentuan minimalnya adalah vaksin dosis I dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Sedangkan, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.
PPKM Darurat: Sanksi Pidana Jika Berkerumun

Mendagri Tito Karnavian mengatakan apabila tindakan preventif dan persuasif tak bisa lagi dilakukan, maka sanksi pidana bisa berlaku terutama bagi masyarakat yang berkerumun dalam jumlah yang besar.

Tito menegaskan sudah ada sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan, apalagi sampai berpotensi menjadi sumber penularan Covid-19.

"Kalau kerumunan besar bisa digunakan UU Wabah Penyakit Menular atau Karantina Kesehatan, menggunakan mekanisme cara biasa, artinya diproses hukum sesuai pasal pidana, ke jaksa sampai pengadilan," ujar Tito.

Selain menindaklanjuti kerumunan, masyarakat yang tak menggunakan masker di tempat umum juga punya kemungkinan untuk dipidana layaknya pelanggaran pasal pidana pada umumnya.

"Dan kemudian kalau seandainya tidak pakai masker di tempat bisa juga pakai cara koersif dikarenakan sanksi denda dengan menggunakan mekanisme tindak pidana ringan. Itu dapat dilakukan sidang di tempat bersama Kepolisian, Satpol PP, Kejaksaaan, Pengadilan Negeri," tutur Tito.