Berita Boyolali Terbaru
Dokter Tirta Sindir Hasil PCR di Boyolali Keluar 3-5 Hari, Dinkes : Normal, Pernah Sampai 10 Hari
Cuitan Dokter Tirta, yang menyebut hasil tes PCR di Boyolali 3-5 hari baru keluar ditanggapi santai Dinkes Boyolali.
Penulis: Tri Widodo | Editor: Asep Abdullah Rowi
lihat foto
Sebab, jika nakes ini tumbang otomatis akan merugikan masyarakat karena berdampak langsung terhadap penanganan pasien Covid-19.
“Untuk itu, masyarakat jangan cemburu atau iri kepada para nakes, karena beban mereka lebih tinggi," aku dia.
"Maka harus mendapatkan perlindungan yang lebih dibanding kelompok masyarakat umum,” jelasnya.
Insentif untuk Nakes
Pemkab Boyolali sudah mencairkan dana lebih dari Rp 12 miliar untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan (Nakes) di Boyolali yang menangani pasien Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali, Ratri S Survivalina mengungkapkan intensif ini diberikan bagi nakes di fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan bagi pasien Covid-19 antara lain bagi RSUD dan Puskesmas.
Lengkapnya pelaporan administrasi dan banyaknya kasus Covid-19 di Boyolali menjadikan serapan anggaran intensif bagi nakes ini tinggi.
“Dari anggaran 24 miliar, saat ini di Boyolali sudah terserap 54 persen,” kata Kepala Lina, kepada TribunSolo.com, Kamis (29/07/201).
Baca juga: Saudaranya Tengah Dimakamkan dengan Prokes, Pria di Boyolali Ini Malah Gasak HP Petugas Pemakaman
Baca juga: Dinas Kesehatan Boyolali Sebut Stok Vaksin Covid-19 Menipis, Khawatir Tak Cukup untuk Tahap II
Tingginya serapan intensif nakes yang menangani pasien Covid-19 ini sejalan dengan harapan menteri keuangan yang meminta agar hingga pertengahan tahun serapan intensif nakes minimal sudah 50 persen.
Insentif tersebut, diberikan kepada nakes mulai dari para medis, Dokter umum hingga dokter spesialis.
Para Medis yang paling sedikit menerima insentif, yakni maksimal Rp 5 juta perbulan.
Sedangkan dokter spesialis yang paling tinggi, mencapai maksimal Rp 15 juta perbulannya.
“Untuk dokter umum, batas maksimal insentif yang diterima mencapai Rp 7,5 juta perbulan,” terang Lina.
Insentif yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Boyolali ini hanya diperuntukan bagi fasilitas kesehatan milik Pemkab Boyolali.
Meski begitu, faskes milik swasta tetap bisa mendapatkan intensif dengan mengajukan langsung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.
“Dari rumah sakit swasta di Boyolali juga sudah ada yang mencairkan dana intensif,” terang dia. (*)
