Boyolali Setop Rekrut Guru Honorer Sejak Oktober 2021, Kini Masih Ada 1200 Guru Non ASN

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Tri Widodo

TRIBUNSOLO.COM, BOYOLALI - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB) akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

Penghapusan tenaga honorer ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo melalui surat No.B/185/M.SM.02.03/2022 meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) mulai dari pusat sampai daerah untuk menghapus jenis kepegawaian selain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan instansi masing-masing.

Baca juga: Tenaga Honorer Bakal Dihapus Tahun 2023, DPRD Karanganyar: Minimal Diangkat Jadi Tenaga Kontrak

Baca juga: Pemkot Solo Sebut Tak Pekerjakan Tenaga Honorer, Tapi Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja

Selain itu, mereka diminta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN atau bukan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Darmanto menyebut upaya meningkatkan kesejahteraan bagi guru non ASN di Boyolali sudah dilakukan.

Sejak Oktober 2021 dia telah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah yang ada di bawah Pemkab Boyolali untuk tidak mengangkat guru honorer baru.

Hal itu untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer yang sudah lebih dulu mengabdi di sekolah tersebut agar bisa masuk saat ada lowongan formasi guru PPPK.

“Guru honorer yang sudah ada biar selesai dulu, artinya memiliki peluang besar untuk lolos seleksi PPPK,” jelas Darmanto, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Viral Jenazah Guru Honorer Ditandu 13 Jam Lewati Jalan Berlumpur dan Hutan, Ambulans Tak Bisa Lewat

Karena memang, lanjutnya sampai saat ini di sekolah negeri yang ada di bawah Pemkab Boyolali masih terdapat sekitar 1.200 guru non ASN.

Hal itu setelah dari 2000an guru Non K2 yang telah mengabdi telah lolos seleksi PPPK.

“Sedangkan yang guru honorer K2 ada 200an guru,” jelasnya. (*)