Berita Karanganyar Terbaru
PGRI Karanganyar Geruduk Kantor DPRD, Curhat Nasib Ribuan PTT-GTT Tak Sebaik Guru Honorer
Ketua PGRI Karanganyar, Sri Wiyanto meminta agar PTT dan GTT atau Wiyata Bakti untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPPK seperti para guru honorer.
Penulis: Mardon Widiyanto | Editor: Vincentius Jyestha Candraditya
lihat foto
"Honor bulanan sangat sedikit, sekira Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per bulan saja," katanya.
Ketua Ikatan Guru Taman Kanan-kanak Indonesia (IGTKI) Karanganyar, Siti Amanah mengatakan terdapat 944 guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di TK dan PAUD.
Dia menyebutkan semua orang tersebut merupakan bukan ASN.
"Honornya yen, yen ono (kalau ada). Artinya, honornya belum pasti," ucap Siti.
Sampai saat ini, jaminan bagi mereka belum merata.
Hanya 400 orang saja yang ditanggung premi BPJS ketenagakerjaan.
Baca juga: Satu-satunya Daerah di Karanganyar, Ada Bersih Desa Setiap 7 Bulan Sekali : Kenang Eyang Koco Nagoro
Baca juga: Alasan Sapi-sapi di Karanganyar Tak Perlu Vaksinasi PMK Meskipun Sehat : Untuk Kurban Idul Adha
"Kepala sekolahnya yang memberikan RAB. Agar WB ikut BPJS ketenagakerjaan," ungkap Siti.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rohadi Widodo mengatakan bakal menyampaikan aspirasi PGRI tersebut ke Komisi 2 DPR RI dan Mendikbud.
Rohadi mengakui keuangan daerah tak mampu menanggung honor semua wiyata bakti.
"Hanya untuk menyetarakan UMK saja, kita nggak sanggup, harusnya memang pemerintah konsisten mengangkat semua jadi PPPK kalau ingin menghapus honorer," katanya.
Dia justru mendorong sekolah menyisihkan anggaran untuk premi BPJS ketenagakerjaan para wiyata bakti.
"Akibat pandemi kemarin, BOSDA juga dihapus. Anggaran sekolah makin cupet," pungkasnya.
(*)
