Bentrok Perguruan Silat di Sragen : Sedang Kerja Bakti, Pelaku Terganggu dengan Konvoi 150 Orang

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, helm, dan baju milik korban, serta alat knuckle yang dipakai salah satu pelaku untuk memukul korban.

Ketujuh tersangka dewasa dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. 

Sedangkan dua pelaku anak dijerat undang-undang perlindungan anak. 

Perketat Izin

Sebelumnya, Polisi akan memperketat acara pengesahan warga baru perguruan silat imbas bentrokan yang terjadi di Terminal Lama, Minggu (9/7/2023) lalu.

Kapolres Sragen, AKBP Piter Yanottama mengatakan, kejadian bentrokan tersebut menjadi perhatian khusus Polres Sragen. 

Mengingat menjelang 1 sura atau 1 Muharram, perguruan silat banyak yang menggelar acara pengesahan warga baru.

"Dan tentunya kejadian kemarin menjadi evaluasi, evaluasi terhadap pengeluaran yang sifatnya seremonial, pengesahan ataupun lain sebagainya," katanya kepada TribunSolo.com.

"Karena menjelang satu sura atau satu Muharram ini aktivitas perguruan juga banyak, sehingga ini menjadi bahan kami untuk evaluasi," tambahnya.

Untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka pihaknya akan meminta perguruan silat untuk memaparkan acara yang akan digelar. 

"Ya tetap antisipasinya personel pengamanan tetap kita gelar, kemudian kita juga setiap panitia manti yang akan menggelar acara itu kita minta paparan," jelasnya.

Baca juga: Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Dukung Ganjar, Janjikan 80 Persen Suara di Solo Raya

"Sebenarnya konsepnya seperti apa, tempat yang disiapkan apakah sesuai kapasitas, terus bagaimana titik kerawanannya, itu akan kita assasment dan kita akan memberikan assesment, kita akan beri saran dan masukan," imbuhnya.

Pihaknya pun tak segan untuk tidak memberikan izin apabila acara yang digelar terlalu beresiko membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga akan menyarankan untuk mengganti metode pengesahan apabila diperlukan. 

"Manakala terlalu beresiko terkait dengan dampak kondusivitas maka tidak menutup kemungkinan kita tidak akan berikan izin," tegas AKBP Piter.