Curhat Eks Kepsek SMKN 1 Sale Rembang Usai Dicopot Ganjar, Ajukan Bantuan ke Pemprov Tak Direspons

"Nah itu kan muncul di postingan TikTok-nya Pak Ganjar ya, mungkin enggak ada intern guru atau kepala sekolah, itu kan muncul malah dari siswa, kan lebih valid, termasuk MAN MTs itu puluhan juta bunyinya untuk sumbangan gedung."

"Kalau saya pribadi siap menerima cuman ini efeknya kan ke kebijakan ya," jelas dia.

Sementara itu, kata Widodo, sebelum peristiwa itu ramai, dirinya sebenarnya sudah mengajukan penambahan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah.

Pengajuan tersebut meliputi ruang kelas, gedung perpustakaan, hingga bengkel untuk SMKN 1 Sale.

Dirinya sudah mengisi TAKOLA, yakni aplikasi manajemen program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada SMK.

"Nggih (iya) mas, termasuk mobil praktik juga kita mengajukan ke Aset Provinsi / BPKAD tetapi sampai sekarang belum terealisasi," terang dia.

Dia menuturkan, tidak semua sarpras yang diajukannya langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait. "Itu yang kita alami," ujar dia.

Tanggapan Disdikbud Jateng

Merespons ucapan Widodo tersebut, Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah menekankan mestinya sekolah menyampaikan kepada pihaknya.

“Harusnya ada komunikasi, selama ini belum ada komunikasi. Sebenarnya kami juga bisa men-support dalam jumlah yang tidak secara total. Insya Allah ada bantuan perbaikan sarpras (sarana prasarana) di SMKN 1 Sale,” kata Uswatun di kantornya, Rabu (12/7/2023) sore tadi.

Uswatun mengatakan, sekolah kerap lalai dalam memerbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga, mereka tidak tahu jika ada fasilitas yang butuh penanganan.

“Sebenarnya terkadang sekolah lupa meng-update dapodik. Padahal kita membaca dari dapodik, termasuk ada pemeliharaan di satuan pendidikan. Misal ada bangunan yang kondisinya rusak berat, ya segera dilakukan update pada Dapodik dan koordinasi dengan cabang dinas,” imbaunya.

Dia menegaskan, sejak 2020, Ganjar sudah melarang keras adanya pungutan dengan diksi atau kedok apa pun di lingkungan sekolah negeri.

Karena itu selain menggunakan anggaran pemerintah, Uswatun berkata perbaikan sarpras juga menggandeng dana dari alumni.

"Dari dokumentasi yang dikirimkan memang tampaknya kita perlu turun ke sana untuk asesmen lebih lanjut," ungkapnya.

(*)