Respons Heru Budi Diminta Teruskan Program Anies Baswedan di Jakarta, Nasdem: Jangan Politik Praktis

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis, tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," ujar pandangan Fraksi NasDem yang dibacakan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jupiter dalam rapat paripurna, Senin (24/7/2023). 

Selain soal peringatan tak berpolitik praktis, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta di tahun 2022.

Di bidang pendidikan, Fraksi NasDem menyoroti temuan BPK terkait adanya dana mengendap sebesar Rp 197 miliar yang belum disalurkan kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Kemudian, Fraksi NasDem juga menyoroti soal angka stunting di Jakarta.

Menurut NasDem, kenyataan di lapangan saat ini mengenai stunting, seharusnya mengikuti target yang dicanangkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu berkaca dari kinerja Pemprov DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan angka stunting di Jakarta sebesar dua persen pada tahun 2022 yakni dari 16,8 persen menjadi 14,8 persen.

Menurut NasDem, angka tersebut masih terlalu tinggi untuk DKI Jakarta.

"Angka tersebut masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target nol persen untuk angka prevelensi stunting.

Hal ini sesuai dengan statement Gubernur terdahulu bapak Anies Baswedan yaitu target penurunan stunting sebesar nol persen, bukan seperti harapan skeptis yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan yaitu 13,5 persen," papar Jupiter membacakan pandangan Fraksi NasDem.

Lebih lanjut, Fraksi NasDem juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aset yang dimilikinya.

"Pemprov DKI sudah harus menyusun road map pengelolaan aset secara sistematis dan transparan sehingga tidak lagi kecolongan dalam mengelola aset milik Pemprov itu sendiri," ujar Jupiter.

Sorotan lain dari Fraksi NasDem kepada Pemprov DKI yakni untuk berani dalam menagih piutang yang belum dibayarkan.

Hal itu berkaca dari berakhirnya kerjasama antara PAM jaya dengan Palyja dan Aetra.

"Fraksi NasDem juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dapat melakukan penagihan piutang yang belum diselesaikan dengan perbaikan billing system yang dulu dimiliki oleh mitra swasta yakni Palyja dan Aetra," ujar Jupiter.

(Tribun Jakarta)