BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Bersama Pemkab Sragen Komitmen Tingkatkan Capaian UHC

TRIBUNSOLO.COM, SRAGEN - Dalam upaya mengoptimalkan capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta bersama Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Sragen pada Selasa (25/7/2023).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Dyah Miryanti mengatakan per bulan Juli 2023, capaian kepesertaan JKN Kabupaten Sragen mencapai 86,02 persen artinya sebanyak 867.425 jiwa telah menjadi peserta JKN dari total penduduk 1.008.456 jiwa.

Dari capaian tersebut, sebanyak 50,05 persen, penduduk Kabupaten Sragen terdaftar dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Optimalkan Program JKN, Kementerian Agama Jawa Tengah Tanda Tangani Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Dilanjutkan capaian kedua, berasal dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 24,73 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 14,52 persen, PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemda sebesar 8,18 persen, dan BP sebesar 2,51 persen.

"Dari tahun 2022 sampai saat ini, terdapat kenaikan 6,06 persen, diakibatkan karena peningkatan pemenuhan kuota peserta PBI," katanya.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, di tahun 2023 capaian kepesertaan JKN ditargetkan sebesar 91 persen, sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 95 persen.

Untuk mencapai 91 persen, Kabupaten Sragen memerlukan penambahan peserta sebesar 50.218 jiwa.

Sementara itu, untuk membuka flagging UHC 95 persen, diperlukan penambahan peserta sebesar 90.554 jiwa.

"Kami apresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pendaftaran peserta PBPU BP Pemda. Sesuai kerja sama yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Sragen telah memenuhi kuota data awal peserta PBPU BP Pemda. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sragen juga berkomitmen dalam pembayaran iuran kepala desa dan perangkat desa. Total 5.424 jiwa, peserta dan anggota keluarga dari kepala desa dan perangkat desa telah menjadi peserta JKN," tambahnya.

BPJS Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi, agar data dari peserta PBPU BP Pemda yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diusulkan ke dalam PBI, sedangkan PBPU BP Pemda memasukkan new member, sehingga dapat menambah capaian Universal Health Coverage (UHC).

Dari rekonsiliasi tersebut, didapatkan potensi peserta sebanyak 10.960 jiwa Anggota Rumah Tangga (ART) dari peserta PBI dan 7.114 jiwa ART dari PBPU BP Pemda belum terdaftar menjadi peserta JKN.

"Potensi ART kemungkinan dari istri atau anak yang belum terdaftar Program JKN, dari peserta yang sudah terdaftar. Hasil validasi yang dilakukan Dinas Sosial, sebanyak 155 jiwa terdaftar DTKS, yang semestinya dapat didaftarkan menjadi PBI. Harapannya, sejumlah data potensi ART dapat segera didaftarkan menjadi peserta JKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen, Hargiyanto menjelaskan Pemerintah Kabupaten Sragen akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti potensi data penambahan peserta JKN.

"Selanjutnya, akan kami laksanakan pemadanan data PBPU BP Pemda, bersama BPJS Kesehatan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan data peserta pindah dan meninggal, yang akan digantikan dengan peserta baru," ujarnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Surakarta dan Kejaksaan Negeri Sragen Jalin Kerja Sama, Perkuat Koordinasi

Beberapa instansi dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen, turut serta menjadi donatur dalam Program JKN.