Kota Surakarta Pertahankan Predikat UHC di Tahun 2023: 97,92 Persen Warganya Sudah Terdaftar JKN

TRIBUNSOLO.COM - Sebesar 97,92 persen penduduk Kota Surakarta telah terdaftar ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Artinya, Kota Surakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Dyah Miryanti dalam kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Semester I Kota Surakarta, Rabu (26/7/2023).

Baca juga: BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Bersama Pemkab Sragen Komitmen Tingkatkan Capaian UHC

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Kota Surakarta, karena telah mendaftarkan masyarakatnya ke dalam Program JKN. Secara berturut-turut, sejak tahun 2018, Kota Surakarta mempertahankan predikat UHC dengan capaian yang terus meningkat,"

"Dari tahun 2022 sampai saat ini, Kota Surakarta mengalami peningkatan UHC sebesar 1,86 persen, dan tentunya akan terus meningkat, melihat komitmen Pemerintah Kota Surakarta yang sangat besar dalam menyukseskan Program JKN,” kata Dyah.

Per Juli 2023, sebanyak 567.182 jiwa penduduk dari total 579.212 jiwa telah menjadi peserta JKN. Dari capaian tersebut, segmen tertinggi kepesertaan JKN berada pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yakni sebanyak 176.045 jiwa.

Selanjutnya, dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), sebanyak 175.526 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda sebanyak 117.773 jiwa, PBPU sebanyak 78.817 jiwa, serta BP sebanyak 19.021 jiwa.

Untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024, yakni UHC sebesar 98 persen, dibutuhkan peserta baru sebanyak 463 jiwa.

Baca juga: Optimalkan Program JKN, Kementerian Agama Jawa Tengah Tanda Tangani Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Kepesertaan PPU merupakan segmen kepesertaan tertinggi di Kota Surakarta.

Dari hasil tersebut, dapat dilihat badan usaha di Kota Surakarta telah melaksanakan kewajibannya dalam pendaftaran seluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam Program JKN.

“BPJS Kesehatan Cabang Surakarta bersama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta secara rutin melakukan edukasi kepada badan usaha untuk menertibkan kewajiban pemberi kerja akan program ini. Terdapat kenaikan jumlah pekerja sejumlah 1.342 jiwa dibandingkan data Desember 2022,” ujarnya.

Salah satu upaya, meningkatkan cakupan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan menerapkan inovasi terbaru dengan Program Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (PESIAR). BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah setempat berkolaborasi memetakan data penduduk, mengunjungi wilayah sesuai hasil pemetaan, mengadvokasi dengan melibatkan perangkat desa, dan pendaftaran hasil advokasi ke dalam Program JKN.

“Upaya ini diharapkan menghasilkan data potensi peserta yang dapat segera ditindaklanjuti menjadi peserta JKN. Potensi peserta ini bisa dari masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, peserta yang sudah nonaktif kepesertaan JKNnya karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), peserta menunggak iuran, dan peserta nonaktif karena sebab yang lain. Tak hanya itu, melalui program ini, sekaligus mempercepat validitas data,” tambahnya.

Baca juga: Baru 86 Persen Warga Sragen Punya Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Surakarta Bentuk Agen Pesiar

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta, Ahyani, menjelaskan Pemerintah Kota Surakarta turut serta menyukseskan program pemerintah, salah satunya Program JKN.

“Kota Surakarta senantiasa mendukung seluruh program pemerintah yang telah dicanangkan, salah satunya Program JKN. Pemerintah Kota Surakarta dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, berusaha selalu meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. Di awal tahun kemarin, kami bersama BPJS Kesehatan telah mengumpulkan para Camat di seluruh wilayah Kota Surakarta agar turut serta proaktif melakukan pendataan masyarakatnya yang belum mempunyai jaminan kesehatan,"