Nasdem Ungkap Kejanggalan di Balik KPK Panggil Cak Imin : Sebelumnya Anies yang Mau Dipenggal

TRIBUNSOLO.COM - Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi memberikan sindiran pedas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu buntut pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi saksi kasus korupsi.

Gus Choi menyebut langkah KPK ini aneh bin ajaib.

Baca juga: Pengamat Soroti Pemanggilan Cak Imin oleh KPK: Kalau Menolak Cawapres Anies Diduga Tidak Jadi Target

Sebab, pemanggilan ini dilakukan pada hari Minggu, selang sehari setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai Cawapres pada Sabtu (2/9/2023) lalu.

Gus Choi lantas mengungkit perlakukan KPK saat Anies Baswedan terpilih menjadi Capres yang diusung Partai NasDem dulu.

"KPK ini aneh dan ajaib, setiap ada calon pemimpin yang muncul yang berbeda, ingin selalu dipenggal."

"Sebelumnya Anies yang ingin dipenggal, sekarang giliran Cak Imin," ujar Gus Choi, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: PKS Komentari Pemanggilan Cak Imin oleh KPK : Tahun Politik, Semua Bisa Jadi Sarat Politis

Dirinya pun berpandangan jika KPK di bawah pimpinan yang sekarang tampak tak menunjukkan kualitasnya.

Gus Choi juga mengkritisi langkah KPK yang baru mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2012, yakni saat Cak Imin menjadi Menaker.

"Kenapa baru sekarang? KPK penegak hukum atau alat politik? Pimpinan KPK periode sekarang betul-betul tidak bermutu," ungkap Gus Choi.

Dia berharap agar pimpinan KPK ke depannya profesional.

Baca juga: Soal Pemanggilannya oleh KPK, Ketua Umum PKB Cak Imin Menilai tak Ada Kaitan dengan Politik

"Bukan pimpinan KPK yang jadi alat politik kelompok tertentu yang selalu memberantas calon-calon pemimpin bangsa," imbuh Gus Choi.

Sebagai partai yang baru saja menjadi koalisi, Partai NasDem tentu membela Cak Imin.

Dikutip dari Kompas Tv, Gus Choi bersama elite Partai NasDem pun merasa curiga akan langkah KPK dalam pemanggilan Cak Imin ini.

Ia menilai pemanggilan terhadap Cak Imin tidak sarat hukum.